Ada 27 Warga Binaan Lapas Tarakan Bernama Hamsyah, Belum Merekam e-KTP

Hamsyah mengaku, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi mengenai perekaman e-KTP tersebut bersama Lapas, KPU dan Bawaslu

Ada 27 Warga Binaan Lapas Tarakan Bernama Hamsyah, Belum Merekam e-KTP
TRIBUNKALTIM/JUNISAH
Sekretaris Disdukcapil Kota Tarakan Hamsyah 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan surat edaran kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil) kota dan kabupaten untuk jemput bola dalam melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) terhadap warga binaan di Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.

Surat edaran tersebut ternyata telah diterima oleh Disdukcapil Kota Tarakan. Hanya saja hingga saat ini Disdukcapil Tarakan Provinsi Kaltara belum melaksanakan perintah surat edaran perekaman e-KTP di lapas dan rutan.

Sekretaris Disdukcapil Kota Tarakan, Hamsyah mengungkapkan, pihaknya belum melaksanakan perekaman e-KTP terhadap warga binaan di lapas dan rutan di Kota Tarakan. Alasannya warga binaan yang merupakan penduduk Kota Tarakan tersebut tidak memilik Nomor Induk Kependuduk (NIK).

"Data yang kami terima dari Lapas itu ada kurang lebih 800 orang warga binaan yang merupakan warga Tarakan tidak memiliki NIK. Karena tidak ada NIK agak menyulitkan kita merekam data e-KTP warga binaan tersebut," ujarnya di ruang kerjanya, Jumat (18/1/2019).

Hamsyah mencontohkan, data Lapas saja, ada 27 orang yang namanya sama seperti nama dirinya, yaitu Hamsyah. "Nah kalau namanya sama seperti ini kita kesulitan melakukan pendataan. Tapi kalau ada NIK-nya kita jadi tahu, karena pasti tanggal lahir dan alamat domisilnya berbeda, meskipun namanya sama," ucapnya.

Hamsyah mengaku, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi mengenai perekaman e-KTP tersebut bersama Lapas, KPU dan Bawaslu Kota Tarakan. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Tarakan Sofian Raga. "Hasil rapat Pak Sofian minta agar warga binaan di Lapas harus melengkapi dulu NIK-nya," ucapnya..

Menurut Hamsyah, untuk melengkapi NIK ini, warga binaan yang merupakan warga harus menyerahkan foto kopi Kartu Keluarga (KK). "Saya yakin kalau warga binaan itu merupakan warga Tarakan pasti adalah foto kopi KK-nya," katanya.

Hamsyah mengatakan, apabila NIK telah dilengkapi oleh warga binaan pihaknya akan langsung memproses perekaman e-KTP di Lapas. "Karena paling lambat 17 April 2019, karena proses perekaman ini juga digunakan sebagai data pemilih di Pemilu 2019," ujarnya.

Ketua KPU Kota Tarakan, Teguh Dwi Subagyo memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah pusat terutama Kemendagri. Kemendagri meminta Disdukcapil kota dan kabupaten di Indonesia melakukan jemput bola proses perekaman e-KTP terhadap warga binaan di Lapas dan Rutan..

"Kami apresiasi, karena ini solusi yang baik untuk membuat pendataan pemilih. Pada prinsipnya sesuai undang-undang warga binaan di Lapas dan Rutan juga harus didata sebagai pemilih. Jadi kami sangat mendukung langkah yang dilakukan ini," ucapnya. (*)

Penulis: Junisah
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved