Apersi Kaltara Targetkan Tambah Hunian Baru di Tiga Daerah

Pemerintah telah banyak mengeluarkan regulasi kemudahan perizinan. Kami berharap kebijakan itu terimplementasi

Apersi Kaltara Targetkan Tambah Hunian Baru di Tiga Daerah
HO
Rumah tapak di Tanjung Selor dalam tahap pembangunan. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Di tahun 2019 ini Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Utara menargetkan bisa membangun sebanyak 2.500 unit hunian di Kalimantan Utara.

Perumahan yang akan dibangun tersebut tersebar di tiga daerah yakni Tanjung Selor, Tarakan, dan Nunukan. Ketua DPD Apersi Kalimantan Utara Mustika Darma mengatakan, perumahan tersebut akan dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita akan terus membangun perumahan di Kalimantan Utara. Selain karena memang menjadi target pemerintah, kami juga melihat angka backlog di sini masih tinggi," kata Mustika Darma kepada Tribunkaltim.co, Minggu (20/1/2019).

Backlog di Tanjung Selor mencapai 45 ribu unit. Sedang di Tarakan mencapai 35 ribu unit. Lantas berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, angka backlog di Kalimantan Utara sudah mencapai 41.533 unit pada tahun 2015.

Mustika menjelaskan, tahun 2018 yang lalu, Apersi menyelesaikan sebanyak 800 unit rumah subsidi dari rencana target 1.500 unit. Rinci realisasinya, 500 unit di Tarakan, 200 unit di Tanjung Selor, dan 100 unit di Nunukan.

DPD Apersi menyarankan, pemerintah daerah mengimplementasikan kemudahan memperoleh izin. Mengingat, program pembangunan satu juta rumah sudah menjadi program pusat.

"Pemerintah telah banyak mengeluarkan regulasi kemudahan perizinan. Kami berharap kebijakan itu terimplementasi sampai di daerah," ujarnya.

Instrumen kemudahan perizinan yang dimaksudkan antara lain Paket Kebijakan Ekonomi ke-13. Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 648/1026/SJ /2017 serta Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor 3530/18.400/IX/2017.

"Tetapi seluruh regulasi untuk kemudahan perizinan tersebut belum berjalan sepenuhnya di daerah," ujarnya.

Misalnya kata Mustika, pengurusan sertifikat berdasarkan Surat Edaran Mendagri memiliki jangka waktu maksimal 14 hari pasca berkas dinyatakan lengkap dan diserahterimakan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Tetapi ini tidak berjalan karena pengembang mengurus itu bisa sampai 3 dan 4 bulan. Inilah yang kadang menjadi kendala pengembang" sebutnya.

Selain itu, pengesahan sheet plane terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dinas PU dan Dinas Perumahaan dan Permukiman terkait pengesahaan gambar dan pengesahan sheet plane. (*)

APERSI BANGUN 800 RUMAH SUBSIDI
DARI TARGET 1.500 UNIT
* Tarakan, 500 unit
* Tanjung Selor, 200 unit
* Nunukan100 unit

ANGKA BACKLOG
* Tanjung Selor 45 ribu unit
* Tarakan mencapai 35 ribu unit. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved