4 Jabatan Direksi Belum Terisi, Gubernur Kaltara Minta Dibuka Seleksi Ulang

Irianto menyatakan, belum bisa menyetujui hasil seleksi direksi yang dilakukan Timsel mengingat pesertanya diakui tidak lulus dengan baik.

4 Jabatan Direksi Belum Terisi, Gubernur Kaltara Minta Dibuka Seleksi Ulang
Tribunkaltim.co/ M. Arfan
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie saat mengunjungi anjungan lepas pantai milik PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company di WK Nunukan beberapa waktu lalu. 

4 Jabatan Direksi Belum Terisi, Gubernur Kaltara Minta Dibuka Seleksi Ulang

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie meminta Tim Seleksi (Timsel) Direksi PT Kaltara Migas Jaya dan PT Benuanta Kaltara Jaya membuka ulang seleksi untuk mencari jabatan dua orang direktur di masing-masing dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

Irianto menyatakan, belum bisa menyetujui hasil seleksi direksi yang dilakukan Timsel mengingat pesertanya diakui tidak lulus dengan baik.

"Tim Independen atau Timsel menilai, untuk jabatan direktur tidak lulus dengan bagus 100 persen, atau dengan nilai yang baik. Saya bilang pending saja. Buka seleksi baru," kata Irianto kepada Tribunkaltim.co, Rabu (23/1/2019).

Eks Kabinet Gotong Royong Luncurkan Buku Berjudul The Brave Lady Megawati Soekarnoputri

Link Live Streaming Indonesia Masters 2019, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Hadapi Putra Malaysia

BREAKING NEWS - Majelis Hakim Putuskan Gading-Gisel Cerai, Hak Asuh Anak Diberikan ke Sosok Ini

Irianto mengatakan, posisi direktur memerlukan orang yang penuh kompeten di bidangnya agar BUMD yang dipimpin bisa menghasilkan keuntungan yang baik bagi daerah.

"Target kita kan bagaimana Pendapat Asli Daerah (PAD) kita bisa mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi perlu orang-orang yang memang berkompetensi dan paham mengelola BUMD. Kalau tidak terlalu bagus, bahaya juga," ujarnya.

Adapun posisi komisaris, ditambahkan Kepala Biro Pembangunan Setprov Kalimantan Utara, Rohadi, menjelaskan, penjaringan sudah selesai dilakukan dan hasilnya sudah disetujui oleh Gubernur.

"Tinggal direktur aja yang dicari. Kita diberi arahan oleh Gubernur untuk dibuka kembali. Untuk komisaris, Pak Gubernur sudah oke," katanya.

Rohadi belum mengetahui secara pasti kapan seleksi ulang direksi dibuka kembali. Yang jelas kata Mantan Kepala Biro Kesra Setprov ini akan dibuka dalam waktu dekat.

Kementerian PUPR Siapkan Rp 3,5 Miliar untuk 10 Desa di PPU, Segini Besaran Per Wilayah

Viral Sellha Purba, Petugas Kebersihan yang Disebut Miliki Paras Menawan, Cek Akun Instagramnya

Gegara Diminta Bayar Kelebihan Bagasi, Penumpang Wings Air Ngamuk Bawa Mandau

Untuk diketahui sebagai BUMD baru, Pemprov Kalimantan Utara mencari 2 orang posisi jabatan Direksi dan 1 posisi jabatan Komisaris untuk PT Benuanta Kaltara Jaya. BUMD ini akan bergerak di bidang usaha jasa, perdagangan, industri, jasa, dan agro industri.

Selain itu, Pemprov juga mencari 2 orang posisi jabatan Direksi dan 1 posisi jabatan Komisaris untuk PT Migas Kaltara Jaya yang bergerak di bidang pengelolaan minyak dan gas bumi baik fase eksplorasi dan ekploitasi termasuk pengelolaan hasil dari pendapatan kepesertaan saham di WK (Wilayah Kerja/Blok) Nunukan. (Wil)

A. PERSYARATAN CALON DIREKSI

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Memahami manajemen perusahaan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadahi di bidang usaha perusahaan;
6. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
7. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif. (*) 

Sumber: Biro Perekonomian Setprov Kalimantan Utara. (Wil)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved