Belum Mendapat Sertifikasi Internasional Pemprov Batalkan Pembelian Pesawat N-219

Dan penyerahan pesawat pun sampai sekarang belum ada kejelasan. Sementara kita pending. Terhenti dulu

Belum Mendapat Sertifikasi Internasional Pemprov Batalkan Pembelian Pesawat N-219
istimewa
Gubernur Irianto Lambrie, Wagub Udin Hianggio, dan Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon mengabadikan momen dengan latar pesawat N-219 di markas PT Dirgantara Indonesia, Jumat (12/1/2018) 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR- Pemprov Kalimantan Utara membatalkan pembelian pesawat N-219 dari PT Dirgantara Indonesia. Penundaan tersebut karena adanya poin kesepakatan dalam Memorandum of Understanding yang tidak bisa disepakati oleh kedua pihak.

"Kita sudah ada MoU dengan pihak pabrik. Tetapi katakanlah tidak sesuai kesepakatan. Anggaran kita per tahun, itu harus kembali ke daerah karena batal terealisasi tahun ini," kata Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie kepada Tribunkaltim.co, Rabu (23/1/2019).

Tahun lalu Pemprov Kalimantan Utara melalui Dinas Perhubungan menganggarkan dana Rp 78 miliar untuk membeli pesawat terbang tersebut. Namun masih adanya rangkaian proses uji coba lantas pesawat tersebut belum bisa diboyong ke Kalimantan Utara tahun kemarin.

"Dan penyerahan pesawat pun sampai sekarang belum ada kejelasan. Sementara kita pending. Terhenti dulu. Tetapi akan kita anggarkan nanti. Saya akan tugaskan Kadishub untuk koordinasi kembali dengan pihak pabrik," ujarnya.

Selain tidak berjalannya poin MoU, Irianto menjelaskan, pesawar N-219 juga belum mendapatkan sertifikasi internasional yang menentukan kelayakan dan keselamatan penumpang dan pesawat itu sendiri.

"Walaupun pesawat selesai kalau tidak ada sertifikasi kan tidak diakui dunia untuk terbang, walaupun di daerah kita boleh terbang. Sertifikasi itu juga sebagai jaminan keselamatan," katanya.

Walau demikian, Pemprov Kalimantan Utara tetap berencana untuk membeli pesawat berbadan kecil untuk dioperasikan melayani masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara.

"Saya akan cek tahun ini apakah teranggarkan atau tidak. Nanti itu kalau perlu beli langsung di pabriknya di Amerika atau Kanada dengan pesawat sejenis. Kalau kita cek juga pesawat buatan Amerika atau Kanada harganya relatif sama tetapi belum termasuk pajak impor," ujarnya.

Namun untuk kepentingan publik dan kepentingan pemerintah, pembelian pesawat bisa dinegosiasikan dan diminta keringanan dari Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. "Pikiran saya seperti itu. Kalau beli di pabrik kan jauh lebih murah," ujarnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved