Ditreskrimsus Polda Kaltara; 'Jangan Beras Berkutu yang Sampai ke Masyarakat'

Polres juga menyiapkan personel untuk menjalankan itu. Mereka juga unit Tipikor Polres minta database penerima bantuan

Ditreskrimsus Polda Kaltara; 'Jangan Beras Berkutu yang Sampai ke Masyarakat'
(TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN)
Persediaan beras di Gudang Bulog Tanjung Selor diabadikan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bantuan Sosial (Bansos).

Satgas ini dibentuk sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan Kementerian Sosial pada 11 Januari lalu. Dua Kementerian/Lembaga tersebut sepakat dan berkomitmen agar program bansos tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat tempat.

"Kita berkomitmen menjaga 4 T tersebut. Dan hari ini (kemarin) kami sudah rapat internal dengan anggota Satgas untuk mulai bergerak di lapangan," kata Direskrimsus Polda Kalimantan Utara Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Helmi Kwarta Kusuma Putra kepada Tribunkaltim.co, Jumat (25/1/2019).

Anggota Satgas terdiri atas personel Ditreskrimum Polda, intelejen, dan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota.

Kombes Pol Helmi Kwarta menegaskan, jangan ada pihak yang main-main dalam penyaluran bansos. Apalagi jika melanggar ketentuan 4T. Polisi akan mengambil tindakan hukum berupa penerapan hukuman pidana.

"Jelas itu masuk pidana korupsi karena pakai uang negara. Jangan sampai penerimanya bukan masyarakat yang betul-betul berhak untuk menerimanya. Jangan ada pihak-pihak yang main mata. Kualitasnya juga begitu, jangan beras berkutu yang sampai ke masyarakat penerima manfaat bansos," ujarnya.

Satgas Pengawasan Bansos Polda Kalimantan Utara sudah bersurat kepada Pemprov dan Bulog untuk mengagendakan rapat bersama perihal pengamanan pendistribusian bantuan kepada penerima manfaat.

"Hari ini juga kami bikin surat ke dinas terkait meminta database masyarakat penerima manfaat bansos. Hari ini juga telegram ke jajaran Polres juga dikirim. Jadi ini estafet. Begitu dibentuk di Polda, juga dibentuk di Polres," ujarnya.

"Polres juga menyiapkan personel untuk menjalankan itu. Mereka juga unit Tipikor Polres minta database penerima bantuan di kabupaten/kota masing-masing," tambahnya.

Ia juga meminta masyarakat memberi laporan kepada Ditreskrimsus Polda Kalimantan Utara jika menemukan kasus penyaluran bansos tidak sesuai sasaran, jumlah, kualitas, dan tempat.

"Kami terbuka. Silakan melapor. Utamanya bagi masyarakat yang selama ini dapat bantuan tetapi ada yang tidak terpenuhi dari indikator 4T. Jangan takut melapor," ujarnya.

"Kita zero toleran dalam hal ini. Jangan coba-coba selewenangkan. Bansos itu kan untuk masyarakat miskin," tambahnya. (*)

KOMITMEN PROGRAM BANSOS 4 T
* Tepat Sasaran
* Tepat Jumlah
* Tepat Kualitas
* Tepat Tempat (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved