30 Organisasi Perangkat Daerah di Kutim Belum Rampungkan Dokumen Pelasanaan Anggaran

30 Organisasi Perangkat Daerah di Kutim Belum Rampungkan Dokumen Pelasanaan Anggaran

30 Organisasi Perangkat Daerah di Kutim Belum Rampungkan Dokumen Pelasanaan Anggaran
TRIBUN KALTIM / MARGARET SARITA
Bupati Ismunandar dan Wabup Kasmidi Bulang saat diwawancara awak media di Sangatta 

30 Organisasi Perangkat Daerah di Kutim Belum Rampungkan Dokumen Pelasanaan Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Hingga pekan keempat Januari 2019, Senin (28/1/2019), pembahasan dalam coffee morning di lingkungan Pemkab Kutai Timur, masih seputar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Padahal, setelah molor sepekan, target penyelesaian DPA dipatok Selasa (22/1/2019) lalu, karena akan dibawa ke Jakarta, Rabu (23/1/2019), ternyata tak bisa terealisasi juga.

Dari laporan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Hamdan, masih ada 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lagi yang belum klop dalam menyusun DPA, sehingga harus terus dilakukan perbaikan. Puluhan OPD tersebut, tak hanya di tingkat kedinasan dan badan, tetapi juga bagian di lingkungan Setkab Kutim, kecamatan hingga kelurahan.

“Ada 30 OPD yang belum klop dalam penyusunan DPA yang masuk ke kami. Sehingga masih harus diperbaiki,” ungkap Hamdan dalam laporannya di hadapan Bupati Ismunandar, Wabup Kasmidi Bulang dan Sekda Irawansyah yang memimpin coffee morning.

Kendala yang diungkapkan sebagian OPD terkait penyusunan DPA adalah, masih naik turunnya anggaran di masing-masing OPD tersebut. Sehingga terus dilakukan perbaikan. Namun, seluruh pemimpin OPD yang hadir dalam coffee morning, kembali menjanjikan segera merampungkan DPA tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Kasmidi Bulang meminta seluruh OPD yang belum menyelesaikan DPA –nya benar-benar merampungkan. Sebab, ada komitmen yang menanti Pemkab Kutai Timur, terkait anggaran. “Kalau tidak selesai 31 Januari ini, transfer pusat ke daerah tidak ada. Imbasnya sangat besar terhadap komitmen yang sudah ditandatangani Bupati beberapa waktu lalu,” ungkap Kasmidi.

Komitmen yang menanti, menurut Kasmidi adalah, janji Pemkab Kutim terhadap kontraktor atau pihak ketiga terkait utang 2016-2017. Ditambah lagi, janji pada aparat desa untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan honor. Baik honor PNS maupun Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D).

“Kalau tidak dirampungkan dan komitmen kita tak dapat dituntaskan, kita akan berhadapan dengan ribuan orang di depan kantor ini. Jadi, tolong kita bersama-sama pahami untuk menyelesaikan tugas masing-masing yang merupakan kerja kita bersama,” kata Kasmidi.(*)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved