Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemprov Kaltim Membentuk Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemprov Kaltim Membentuk Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemprov Kaltim Membentuk Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
HO / PRAKARSA BORNEO
Forum Grup Diskusi (FGD) yang digelar Prakarsa Borneo di Midtown Hotel Samarinda membahas soal Perda RZWP3K. 

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemprov Kaltim Membentuk Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sebagai Provinsi yang mempunyai wilayah laut maka wajib bagi Kalimantan Timur menyusun Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dengan adanya Perda ini maka akan mengatur ruang hidup masyarakat di pesisir, khususnya nelayan, masyarakat adat dan masyarakat perkotaan, termasuk juga aktifitas industri.

Hal ini disampaikan Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradarma Rupang, pada Forum Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan lembaga penelitian Prakarsa Borneo di Midtown Hotel, Samarinda, Jumat (25/1/2019) lalu.

Menurut Rupang, Kaltim perlu segera menyusun Perda RZWP3K karena sesuai mandat Undang-undang. Ia menjelaskan, ada 3 Undang-undang yang mengamanatkan pembentukan Perda RZWP3K yaitu UU No 27 tahun 2007 Jo UU No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

“Dampaknya banyak jika Perda ini diterbitkan diantaranya akan mengatur wilayah tangkap nelayan tradisional, mengatur kawasan pelestarian dan konservasi, jalur pelayaran, aktifitas industri (tambang, perkebunan, migas, perhutanaan), kawasan wisata, pengelolaan sumber daya alam, jalur bongkar muat kapal, dan beberapa hal lainnya yang mengatur hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Menurut Rupang, pelaksanaan FGD yang dilaksanakan Prakarsa Borneo ini memberikan masukan baik, baik itu kajian hukum serta data dan fakta yang berkaitan dengan agenda perlindungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan SDA dan keselamatan rakyat yang nantinya akan diusulkan dalam Raperda RZWP3K Kaltim.

“Jika perencanaannya ditetapkan dengan keliru akan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Seperti halnya rusaknya terumbu karang sebagai tempat ikan bernaung atau juga Padang Lamun sebagai makanan penyu. Belum lagi bagi masyarakt sepanjang pesisir Sangkulirang Mangkalihat terdapat bentang alam karst yang jika ditambang akan menganggu keseimbangan ekosistem di dua wilayah tersebut yakni Berau, khususnya Biduk-biduk dan Kutim,” terangnya lagi.

Rupang berharap, FGD Prakarsa Borneo ini usulan dari beberapa organisasi masyarakat sipil, akademisi serta komunitas nelayan dapat menjadi masukan sebagai penyusunan Raperda RZWP3K.

Pendapat lain disampaikan Hamsuri dari Jaringan Advokat Lingkungan Hidup sekaligus badan pengurus Koalisi Masyarakat Sipil. Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu segera melakukan pengesahan Perda RZWP3K, karena akan menjadi dasar bagi kebijakan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. “Semua kebijakan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintah di area pesisir dan laut serta pulau-pulai kecil mesti mengacu pada dokumen Perda RZWP3K ini nantinya,” kata Hamsuri.

Ia menambahkan, tujuan Perda ini sebagai basis legal bagi pemerintah, yang diharapkan dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi, dan wilayah tangkap nelayan tradisional.

Halaman
12
Penulis: Reza Rasyid Umar
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved