Kembali Diambil-alih Pusat Pemkab Malinau Tidak Buka Lelang Penerbangan ke Perbatasan

Kan kita gagal lelang. Gagal pula melakukan penunjukan langsung. Jadi kita harus kembalikan dana itu ke kas daerah

Kembali Diambil-alih Pusat Pemkab Malinau Tidak Buka Lelang Penerbangan ke Perbatasan
TRIBUNKALTIM/PURNOMO SUSANTO
PESAWAT PERINTIS - Salah satu pesawat perintis saat melayani penerbangan subsidi di daerah perbatasan dan pedalaman. Foto diabadikan beberapa waktu lalu. 

 TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Berbeda dengan tahun 2018 lalu, Pemkab Malinau memiliki anggaran untuk melaksanakan lelang penerbangan subsidi untuk tujuan daerah perbatasan dan pedalaman. Namun, tahun 2019 ini tidak ada kegiatan serupa dilaksanakan di Malinau. Seluruh penerbangan subsidi, diambil alih pemerintah pusat dan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara).

Tahun lalu, tercantumnya anggaran sebesar Rp 5 miliar dikhususkan untuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penerbangan perbatasan dan pedalaman. Namun dalam perjalanannya dana tersebut tidak jadi digunakan untuk membiayai 5 rute penerbangan. Hal tersebut dikarenakan, tidak adanya peserta lelang SOA Malinau. Susi Air yang biasa ikut lelang, tidak mau mengambil kesempatan.

Kepala Bagian Ekonomi Setkab Malinau, Yuli Triana mengungkapkan, gagalnya lelang dan penunjukan langsung kepada maskapai penerbangan oleh Pemkab Malinau, membuat anggaran untuk SOA penerbangan di Malinau tidak terpakai. Konsekwensi dari itu semua, Pemkab Malinau harus mengembalikan uang tersebut ke kas daerah.

"Kan kita gagal melakukan lelang. Gagal pula melakukan penunjukan langsung. Jadi kita harus mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Lagipula, kita sudah tidak perlu mengelola dana itu lagi. Sebab, kita mendapatkan program penerbangan dari pemerintah pusat. Jadi, dana tersebut akan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa)," paparnya.

Proses penyerahan dana tersebut beber Yuli, langsung dilaksanakan setelah gagal lelang dan penujukan langsung. Sehingga dana sebesar Rp 5 miliar tersebut saat ini sudah kembali ke kas daerah. Sedangkan untuk program penerbangan 5 rute perbatasan dan pedalaman dari pemerintah pusat telah dilaksanakan sejak Juli 2018 lalu.

"Sudah kita kembalikan semua anggarannya. Berbeda dengan sebelumnya, kita menentukan kebijakan karena menggunakan anggaran kita. Sekarang, kita hanya menjadi pengawas atas berjalannya program ini di Malinau. Semua petunjuk teknisnya dari Kemenhub. Sejak akhir Juli tahun lalu pemerintah pusat sudah mengambil alih kewenangan pelaksanaan penerbangan subsidi," jelasnya.

Sampai pada tahun 2019 ini, tutur Yuli, kewenangan pelaksanaan subsidi penerbangan masih oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk Kabupaten Malinau, hanya sebagai penerima manfaat. Senin (7/1) lalu, pemerintah pusat telah mengakomodir kepentingan Pemkab Malinau dalam memenuhi kebutuhan penerbangan ke daerah perbatasan dan pedalaman.

"Jadi, Senin (7/1) lalu permintaan kita telah diakomodir. Kemudian, keesokan harinya (Selasa, 8/1) pemerintah pusat langsung membuka lelang untuk seluruh maskapai penerbangan yang ingin mengambil kesempatan untuk melayani penerbangan di Malinau. Diperkirakan dan diharapkan, Februari ini penerbangan subsidi daerah perbatasan dan pedalaman untuk Kabupaten Malinau sudah dapat dirasakan oleh masyarakat," tandasnya. (*)

Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved