Kabar dari Kubar

Bupati Kubar Serahkan DPA kepada 9 Perwakilan SKPD, Pengadaan Barang dan Jasa Bisa Mulai Diproses

Sembilan perwakilan dari SKPD, Sekolah dan Puskesmas menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara simbolis dari Bupati Kutai Barat FX Yapan

Bupati Kubar Serahkan DPA kepada 9 Perwakilan SKPD, Pengadaan Barang dan Jasa Bisa Mulai Diproses
IST/HUMAS
PENYERAHAN DPA - Bupati Kutai Barat FX Yapan menyerahkan DPA 2019 kepada sembilan perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab Kutai Barat. 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Sembilan perwakilan dari SKPD, Sekolah dan Puskesmas menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara simbolis dari Bupati Kutai Barat FX Yapan di Gedung Aji Tulur Jejangkat.

Acara penyerahan DPA dihadiri Sekda, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Bagian dan para Pejabat Esselon III dan IV di lingkungan Pemkab Kutai Barat. Kesembilan penerima DPA antara lain SMPN 2 Sendawar (Barong Tongkok), Puskesmas Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Sekolaq Darat, UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bagian Umum Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Bupati Kutai Barat FX Yapan ditemui usai acara berharap semua instansi yang telah menerima DPA segera dilaksanakan. Bupati juga meminta kinerja penyelenggaran pemerintahan ditingkatkan agar kualitas pekerjaan juga bertambah.

Baca: Gubernur Isran Tidak Gunakan APBD untuk Proyek Besar, tapi Bangun Konektivitas Antardaerah

Dengan adanya DPA yang telah terbit untuk setiap kegiatan baik yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dapat segera diproses sesuai aturan dan mekanisme yang ada.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Barat Sahadi dalam kesempatan lain mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan dari awal bulan agar mendukung langkah gerak pemerintah dalam penggunaan anggaran keuangan. Mengingat efisiensi waktu, saat ini kita telah mendapatkan transfer dana triwulan satu.

"Proses percepatan ini juga berhubungan dengan uang persediaan yang dapat diajukan masing-masing SKPD dari 30 persen pagu anggaran sehingga kegiatan dapat berjalan dan kemudian pengajuan GU sesuai tahapannya," ujarnya.

Baca: Gratis, Relawan Satria Samarinda Bagi-bagi Air Bersih kepada Warga

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menunjang kegiatan SKPD bisa maksimal kurun waktu satu tahun ini, termasuk mengoptimalkan pelayanan. Setiap tahunnya kita selalu melakukan inovasi-inovasi dalam meningkatkan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. (hms/adv)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved