ORI Kaltim Soroti Kinerja Polri karena Prosedur SP2HP Kepolisian Banyak Dikeluhkan Pelapor

ORI Kaltim Soroti Kinerja Polri karena Prosedur SP2HP Kepolisian Banyak Dikeluhkan Pelapor

ORI Kaltim Soroti Kinerja Polri karena Prosedur SP2HP Kepolisian Banyak Dikeluhkan Pelapor
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD FACHRI RAMADHANI
Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Kusharyanto SH, MA membeberkan catatan awal tahun dan Evaluasi Pengawasan pelayanan publik tahun 2018, Selasa (29/1/2019) di ruang Pertemuan Ombudsman Kaltim. 

ORI Kaltim Soroti Kinerja Polri karena Prosedur SP2HP Kepolisian Banyak Dikeluhkan Pelapor

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kinerja institusi kepolisian di Kalimantan Timur disorot Ombudsman RI Perwakilan (ORI) Kaltim. Dari catatan ombudsman soal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) jadi keluhan yang banyak diterima pihaknya.

Tak sedikit si pelapor kerap tak mendapatkan kepastian proses hukum mereka, lantaran tak mendapatkan SP2HP dari penyidik kepolisian.

Kepala ORI Kaltim, Kusharyanto, mengungkapkan, masyarakat pelapor ini sering kebingungan dan menanyakan sampai sejauh mana laporannya.

"Ya, layanan SP2HP di kepolisian terkait perkembangan penyidikan atau penyelidikan masih menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh masyarakat," katanya kepada Tribunkaltim.co.

Kepastian hukum wajib diberikan institusi Polri kepada warga negara yang melapor. Hal itu punya korelasi terhadap keputusan langkah hukum orang-orang yang berkeberatan, atau bagi yang merasa dirugikan dari suatu tindak pidana.

Terkait masa penyelidikan. Sampai saat ini tak ada standar waktu, hanya standar kepatutan saja yang dipakai Polri. "Kalau penanganan kasusnya kepanjangan itu jadi hal yang berpotensi, terjadinya dugaan mal administrasi (penyidikan)," ujarnya.

Kusharyanto menjelaskan, pihaknya tetap melihat hal ini dari setiap kasus yang ada. Apakah kasus tersebut sudah layak diberikan SPH2HP atau tidak, supaya para pelapor dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.

"Sudah lama kasusnya tapi tidak ada kepastian. Ya, kita dorong untuk kepastiannya. Minimal SP3. Jadi masyarakat ada upaya hukum yang lain. Kalau P21 misalnya, terbukti atau tidak, yang penting masyarakat minimal bisa lega," kata Kus.

Selain itu, kompetensi petugas SPKT yang bertugas menerima laporan juga dipertanyakan ORI. Terlebih soal pendudukan perkara. Apakah laporan masyarakat ini masuk ranah perdata atau pidana masih bias.

Ditambahkannya, ORI telah menjalin kerjasama dengan institusi Polri. Bila ada soal terkait manajemen penyidikan mereka akan klarifikasi dengan Itwasda Polda Kaltim. Bila persoalan etik kepada Bid Propam Polda atau Polres.

"Penyidik yang dilaporkan bisa kita lakukan pemeriksaan, diklarifikasi. Kami memastikan penyidikan berjalan. Apa yang kita lakukan tindakan korektif saja," ungkap Kus. (*)

Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani
Editor: Reza Rasyid Umar
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved