Ricuh Demonstrasi di Balikpapan, Ketua Inspirasi Kaltim Sayangkan Tindakan Represif Aparat Keamanan

Gerakan aksi massa banyak di warnai bentrokan antara pendemo dengan aparat keamanan atau apparat kepolisian dalam mengendalikan massa.

Ricuh Demonstrasi di Balikpapan, Ketua Inspirasi Kaltim Sayangkan Tindakan Represif Aparat Keamanan
TRIBUN KALTIM/ARIS JONI
Ketua Institut Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat Sipil (Inspirasi) Kaltim, Deny Adam Erlangga 

Ricuh Demonstrasi di Balikpapan, Ketua Inspirasi Kaltim Sayangkan Tindakan Represif Aparat Keamanan

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Aris Joni

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia menjamin kemerdekaan menyampaikan berpendapat dimuka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Ditambah lagi kebebasan berpendapat diatur didalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Institut Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat Sipil (Inspirasi) Kaltim, Deny Adam Erlangga menjelaskan, pada kenyataannya, menyampaikan pendapat yang dikelompokan dalam gerakan aksi massa banyak di warnai bentrokan antara pendemo dengan aparat keamanan atau apparat kepolisian dalam mengendalikan massa.

Tak jarang dalam gerakan aksi masa yang kita dapati selalu diwarnai kericuhan dengan aparat Kepolisian yang sebenarnya hal tersebut tidak serta merta terjadi karena didalam tahapan prosedur kepolisan dalam mengendalikan massa (Dalmas) memiliki aturan yang telah di atur didalam perundang-undangan.

Baca: Bentrokan, Massa Rompi Kuning Hadapi Mobil Lapis Baja dan Gas Air Mata

Menurutnya, dalam kondisi apapun, di dalam ketentuan Protap justru menegaskan bahwa apparat kepolisian didalam mengendaikan masa dilarang bersikap arogan dan terpancing terhadap perilaku massa.

Protap juga jelas-jelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Karena ketentuan Protap telah mengatur secara detail tahapan tahapan dalam hal cara bertindak guna melakukan penanggulangan anarki gerakan aksi massa minimal aparat kepolisian melakukan himbauan terhadap pelaku aksi massa.

Selain itu satuan Pengendalian Massa memiliki Kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa, hal tersebut di atur didalam Pasal 7 Ayat (2) peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor polisi: 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa.

Demo di Depan Kantor Pemkot Balikpapan, Massa Tutup Sebagian Jalan, Ikuti Live Streamingnya

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved