Sidang DKPP Dugaan Kesalahan Kelola Dana, Semua Komisioner Bawaslu Balikpapan Terseret

Bawaslu Kota Balikpapan dilaporkan atas dugaan salah dalam mengelola dana negara. Semua nama komisoner bawaslu dicatut dalam persoalan ini

Sidang DKPP Dugaan Kesalahan Kelola Dana, Semua Komisioner Bawaslu Balikpapan Terseret
Dok Tribunkaltim.co
Gedung Bawaslu Kota Balikpapan dilihat dari tampak depan. Bangunan ini beralamat di Jl. Martadinata Balikpapan, Gunungsari Ilir, Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. (Dok/Tribunkaltim.co) 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Aris Joni

Bawaslu Kota Balikpapan dilaporkan atas dugaan salah dalam mengelola dana negara. Semua nama komisoner bawaslu dicatut dalam persoalan ini. Sidang sudah bergulir diinisiasi  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantor KPU wilayah Balikpapan.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Balikpapan kini tengah terseret kasus dugaan kesalahan mengelola dana yang dilapor oleh Kepala Sekretariat (Kasek) dan Koordinator Sekretariatan (Korsek) Bawaslu Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Saat Tribunkaltim.co bersua dengan Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan, Wamustofa Hamsah, Kamis (14/2/2019) pagi, pihaknya angkat bicara terkait penyelenggaraan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sidang itu menyangkut seluruh nama komisioner di Bawaslu Kota Balikpapan terkait aduan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran negara.

Unjuk Rasa Dugaan Korupsi RPU di Balikpapan Berakhir, Mahasiswa Sebut Akan Ada Aksi Susulan

Mantan Ketua Panwaslu Balikpapan Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

Panwaslu Balikpapan Resmi Berganti Nama Bawaslu, Begini Sebabnya

Laporan itu diinisiasi oleh Sigit Sujatmiko, Kasek Panwaslu dan Korsek Bawaslu Kota Balikpapan periode 5 Oktober 2017 sampai 10 Desember 2018.

Wamustofa, menjelaskan, pengadu melaporkan tiga perkara yakni pertama, para teradu meminta dia sebagai korsek agar menyediakan dana untuk pengadaan pakaian dinas dan pakaian sidang.

Kedua, pengelolaan dana saving oleh Ketua dan Anggota dipergunakan untuk memenuhi keperluan yang mereka inginkan tetapi tidak ada di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

KPU Putuskan Daftar Caleg Eks Koruptor Tak Diumumkan di TPS, Hanya di 2 Tempat Ini Saja

Soal Dugaan Korupsi di Waskita Karya, KPK Geledah Sejumlah Lokasi, Termasuk Rumah 2 Pensiunan PNS

Berakhir di Penjara, Berikut Rangkuman Perjalanan Karier Politik Mandala Shoji

Dan ketiga, mengintervensi tentang pembinaan staf dalam rapat pleno agar menganulir keputusan memberhentikan staf pelaksana atau non Pegawai Negeri Sipil.

"Jadi gak hanya satu atau dua komisioner aja yang diadukan. Tapi semuanya, berarti ini membawa nama baik lembaga," ujar pria yang akrab disapa Topan ini.

Halaman
12
Penulis: Aris Joni
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved