Kabar dari Kubar

90 Tenaga Profesional Dampingi 190 Kampung, Kontrak Setahun Bantu Pengelolaan Dana Desa di Kubar

Sebanyak 90 orang Tenaga Pendamping Profesional dan tiga Tenaga Administrasi telah ditetapkan.

90 Tenaga Profesional Dampingi 190 Kampung, Kontrak Setahun Bantu Pengelolaan Dana Desa di Kubar
IST/HUMAS
FOTO BERSAMA - Kepala DPMPK Kabupaten Kubar Faustinus Syadirahman bersama Pendamping Desa dan juga Ketua Panitia dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Isnaini Trikorawati. 

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Sebanyak 90 orang Tenaga Pendamping Profesional dan tiga Tenaga Administrasi telah ditetapkan. Penetapan ditandai penandatangan perjanjian kontrak kerja bagi tenaga profesional desa dan juga tenaga administrasi tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemkab Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK).

Hal Ini terkait dengan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) yang diberikan Pemerintah Pusat Tampak hadir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Isnaini Trikorawati.

Kepala DPMPK Kabupaten Kubar Faustinus Syadirahman ditemui di sela-sela kegiatan, baru- baru menuturkan, tenaga pendamping profesional desa, tenaga ahli dan lainnya tahun ini memiliki tantangan menarik, mengingat letak geografis Kutai Barat yang sangat luas.

Sudirman Said Akhirnya Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dengan Bos Freeport

Bagaimana mengubah tantangan ini menjadi sesuatu yang berarti dan menjadi tolak ukur. Semakin minimnya laporan permasalahan di lapangan menunjukkan semakin professional kinerja bagi pendamping di lapangan.

Fautinas mengatakan, kontrak tersebut berjalan selama satu tahun dan akan disebar di 190 kampung wilayah Kabupaten Kutai Barat. Meskipun belum maksimal terserap jumlah tenaga profesional pendamping desa dengan jumlah desa yang ada. Ada beberapa tenaga profesional pendamping desa menangani hingga dua kecamatan.

"Yang menjadi keluhan dari pendamping tenaga profesional desa yakni, dengan adanya penganggaran dari pusat yang belum optimal memfasilitasi kegiatan operasional teknis. Sedangkan dana pendampingan dari kabupaten belum bisa mengcover hal tersebut. Untuk itu, para pendamping tenaga professional desa harus proaktif akan hal tersebut, serta juga dapat mendengar dan memberikan solusi bagi permasalahan desa atau kampung yang ditangani," pintanya.

Sejauh ini masih ada beberapa kampung yang mengalami miss komunikasi antara aparat kampung dengan tenaga profesional pendamping desa dimana masih belum memaksimalkan fungsi tenaga tersebut secara profesional melakukan pendampingan desa.

Link Live Streaming Persija vs PS Tira Persikabo, Tayang Kamis (21/2/2019) Hari Ini Pukul 15.00 WIB

Solusi menghadapi permasalahan miss komunikasi tersebut agar para tenaga pendamping juga memiliki skill dalam berkomunikasi sehingga dapat menjalin komunikasi secara baik dengan pemerintahan kampung supaya tidak ada penolakan, tidak boleh mengintervensi dan betul-betul melakukan pendampingan secara professional. Berharap melalui forum para Petinggi benar-benar membuat hal tersebut.

Semakin maksimal menggunakan tenaga professional pendamping desa, maka pelaksanaan kegiatan di kampung semakin baik hingga tumbuh menjadi kampung mandiri. Untuk Kabupaten Kubar baru satu yang ada Kampung Mandiri yakni, Kampung Linggang Bigung di Kecamatan Linggang Bigung.

Tentara di Perbatasan Gagalkan Penyeludupan Miras dari Malaysia

Sementara itu, Ketua Panitia dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Isnaini Trikorawati menjelaskan pendamping profesional terdiri dari tenaga ahli, tenaga pendamping desa dan tenaga pendamping lokal desa mendampingi sebanyak 190 kampung. Dengan adanya pendamping memberikan nilai tambah dalam pembangunan di kampung-kampung tersebut, jelasnya. (hms19/ADV)

Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved