Pajak Kendaraan Dinas Pemkab Malinau Menunggak Sejak 2009

Banyak alasan mengapa kendaraan dinas tersebut tidak dibayar pajaknya. Tapi kebanyakan, karena kendaraan sudah rusak

Pajak Kendaraan Dinas Pemkab Malinau Menunggak Sejak 2009
Tribun Kaltim/Doan Pardede
Ilustrasi: Kendaraan dinas melintas di jalan trans Kaltara 

TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Setelah melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan dinas di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Kaltara, Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah/Samsat Malinau mendapati, tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut terjadi sejak 2009 atau sekitar 10 tahun lalu.

Kepala Samsat Malinau, Suryani melalui Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan Abdul Karim mengungkapkan, setelah melakukan pemilahan seluruh kendaraan dinas di Kabupaten Malinau pihaknya mendapati ada tunggakan pembayaran pajak kendaraan dinas sejak tahun 2009 hingga tahun 2018.

"Ada kendaraan dinas yang tertunda pembayaran pajaknya sejak tahun 2009 lalu. Entah mengapa kendaraan tersebut tidak diurus pembayaran pajaknya. Namun yang jelas, tunggakan pembayaran pajak kendaraan tersebut tetap harus dibayarkan oleh Pemkab kepada Samsat Malinau tanpa terkecuali," ujarnya.

"Paling lama, kendaraan dinas yang belum bayar pajak itu dari 2009 sampai sekarang. Terbaru, ada yang baru menunggak dari tahun 2018. Kalau dihitung-hitung secara kasar saja, total pembayaran pajak kendaraan dinas milik Pemkab Malinau bisa mencapai Rp 500 juta lebih. Tapi ini hanya perkiraan. Belum kita pastikan dengan penghitungan," lanjutnya.

Salah satu dugaan mengapa pembayaran pajak tersebut tertunggak, ungkap Karim, biasanya telah terjadi kerusakan, perpindahan kewenangan penggunaan kendaraan dari kendaraan dinas kepada kendaraan pribadi. Selain persoalan itu, Karim mengungkapkan, tidak terbayarnya pajak kendaraan dinas dikeranakan adanya perpindahan status kendaraan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) satu ke OPD lainnya.

"Banyak alasan mengapa kendaraan dinas tersebut tidak dibayar pajaknya. Tapi kebanyakan, dikarenakan kendaraan sudah rusak. Apakah ia rusak parah, atau rusak ringan kita tidak ketahui. Sebab, laporan tentang hal itu pun tidak ada pada kami. Hal ini dapat kita lihat, dari adanya beberapa kendaraan dinas yang mangkrak di bengkel dalam kurun waktu yang cukup lama," tuturnya.

Bisa saja, dijelaskan Karim, kendaraan dinas tersebut tidak perlu dibayarkan pajak kendaraannya. Namun, hanya kendaraan dinas yang telah dibuatkan berita acara kerusakan sajalah yang mendapat 'keistimewaan' untuk tidak dibayar pajaknya. Sedangkan, untuk kendaraan rusak tapi tidak disertai dengan berita acara maka kendaraan dinas tersebut tetap memiliki kewajiban membayar pajak.

"Kita tidak bisa serta merta menghapus kewajiban kendaraan dinas untuk membayar pajak, apabila kendaraan dinas tersebut belum memiliki berita acara kerusakan yang jelas dari instansi terkait. Ketika ada surat tersebut disampaikan kepada kami, maka kendaraan dinas tersebut sudah tidak perlu membayar pajak lagi. Sebab, kendaraan tersebut sudah dinyatakan tidak aktif," paparnya. (*)

Tags
abdulkarim
Penulis: Purnomo Susanto
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved