Usai Dilantik Walikota Tarakan Langsung Lakukan Mutasi

Apabila permohonan izin kita disetujui, tentunya saya akan langsung melakukan mutasi. Nanti posisi yang kurang tepat akan kita geser

Usai Dilantik Walikota Tarakan Langsung Lakukan Mutasi
TRIBUN KALTIM/JUNISAH
Paslon Khairul-Effendhi Djuprianto (pakai baju biru hitam dan kopiah hitam) ditetapkan sebagai paslon terpilih oleh KPU Kota Tarakan, Kamis (26/7/2018) malam di Gedung Wisma Patra. 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN - Walikota dan Wakil Walikota Tarakan terpilih Khairul dan Effendi Djuprianto akan dilantik hari ini Jumat (1/3/2019) oleh Gubernur Provinsi Kaltara Irianto Lambrie di ibukota Kaltara di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Walikota dan Wawali Tarakan ini akan memimpin Tarakan selama 5 tahun ke depan hingga 2024.

Khairul mengungkapkan, setelah dilantik, dirinya akan langsung membuat permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengisi jabatan fungsional umum dan khusus.

Pasalnya saat ini ada beberapa jabatan fungsional umum dan khusus yang masih lowong dan belum terisi. Tentunya agar roda pemerintahan Kota Tarakan tetap berjalan, posisi jabatan fungsional umum dn khusus ini harus segera diisi.

"Kami berharap permohonan kami ini dapat segera disetujui Kemendagri. Sebab sesuai peraturan pemerintah, tidak boleh melakukan mutasi jabatan struktural enam bulan setelah pelantikan dan penetapan, kecuali ada izin dari Kemendagri," ujarnya, Kamis (28/2/2019).

Mantan Sekkot Tarakan ini mengatakan, adanya jabatan fungsional umum dan khusus yang masih lowong di Pemkot Tarakan, karena ada beberapa ASN yang telah pensiun, meninggal dunia hingga memilih mutasi ke daerah lain.

"Apabila permohonan izin kita disetujui, tentunya saya akan langsung melakukan mutasi. Nanti posisi yang kurang tepat akan kita geser ke posisi yang tepat. Jadi kalau satu posisi jabatan yang bergeser, yang lainnya tentu akan bergeser," ucapnya.

Khairul mengatakan, pihaknya berkeyakinan permohonan izin untuk melakukan mutasi jabatan ini harus segera dilakukan. Karena mengingat banyak posisi jabatan fungsional umum dan khusus yang kosong untuk segera diisi agar roda pemerintah berjalan dengan baik. "Kita ini mau berlari cepat mengejar program yang sudah kami canangkan," katanya.

Bagaimana dengan posisi Sekkot Tarakan yang dijabat oleh Firmannur, menurut informasi yang diterima Tribun, Firmannur mulai 1 Maret pindah ke Pemprov Kaltara. Mengenai hal ini Khairul mengaku tidak mengetahui.

"Kalau itu saya tidak tahu. Tapi intinya jabatan kosong khususnya pejabat tinggi pratama itu harus ada lelang jabatan. Kalau memang posisi Sekkot Tarakan kosong yah kita bisa menujuk Penjabat sementara (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt)," ujarnya.

Sementara itu, Firmanur yang dimintai konfirmasinya oleh Tribun lewat WhatsApp (WA) mengenai alasan kepindahnnya menjadi ASN Pemprov Kaltara, enggan berkomentar. WA Tribun hanya dibaca, tanpa ada balasan. (*)

Penulis: Junisah
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved