Irianto Ingatkan Khairul-Effendhi Tidak Boleh Ada Mutasi Sebelum 6 Bulan Menjabat

Misalnya tidak boleh bepergian ke luar negeri tanpa rekomendasi Gubernur dan izin dari Menteri Dalam Negeri

Irianto Ingatkan Khairul-Effendhi Tidak Boleh Ada Mutasi Sebelum 6 Bulan Menjabat
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan periode 2019-2024 dr Khairul-Effendhi Djuprianto dilantik di gedung gabungan dinas Pemprov Kaltara, Jumat (1/3/2019) oleh Gubernur Irianto Lambrie. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dan Wakilnya Udin Hianggio memberi ucapan selamat kepada pemimpin baru Kota Tarakan Khairul dan Effendhi Djuprianto, Jumat (1/3/2019).

Usai melantik Khairul dan Effendhi, Irianto Lambrie memberi beberapa masukan kepada pasangan kepala daerah itu. Poin paling penting adalah meluruskan niat.

"Niat kita harus diluruskan. Untuk apa kita jadi kepala daerah, Gubernur, Walikota. Hidup sangat dinamis dan banyak godaan," kata Irianto di podium sambutan.

Kunci sukses memimpin daerah salah satunya sebut Irianto adalah memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.

"Karena itu yang menjadi pedoman utama dan menjadi sumpah janji. Kalau melanggar aturan, artinya sama saja dengan melanggar sumpah jabatan," katanya.

Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada Pemprov Kalimantan Utara lanjut Irianto juga harus dilaksanakan. Walikota dan Wakil Walikota juga mesti menghargai posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Misalnya tidak boleh bepergian ke luar negeri tanpa rekomendasi Gubernur dan izin dari Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

Seorang kepala daerah yang baru sebutnya, tidak boleh melakukan mutasi atau mengangkat dalam jabatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah selama enam bulan pasca dilantik. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perrpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

"Ini penting kami ingatkan agar tidak digugat oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan. Dan kepala daerah dipastikan akan kalah," sebutnya.

Irianto mengatakan, akan terus mendukung Pemkot Tarakan dalam memajukan daerahnya. Sejauh ini, porsi bantuan APBD Pemprov kata Irianto lebih banyak dialokasikan untuk membiayai proyek di Kota Tarakan.

Kota Tarakan menurut mantan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara dua periode ini, mesti dijadikan sebagai kota yang ramah, bersih, dan terpandang di mata nasional dan dunia. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved