Berita Pemkab Kutai Timur

ASN Disorot Bawaslu Kutim

Kepala Desa dan perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak turun dalam kegiatan kampanye.

ASN Disorot Bawaslu Kutim
Kominfo Perstik Kutim
COFFEE MORNING - Wabup H Kasmidi Bulang ST MM bersama Sekda Drs H Irawansyah M Si memimpin coffee morning yang digelar Senin (4/3) 

SANGATTA –  Coffee morning gelaran Pemkab Kutai Timur pekan ini sedikit berbeda. Pesertanya jauh lebih banyak dari biasanya.

Karena, ada 139 kepala desa dan 18 Camat yang ikut hadir mendengarkan arahan Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM dan Sekda Drs H Irwansyah M Si yang memimpin pertemuan rutin tersebut, Senin (4/3).

Banyaknya peserta yang hadir, banyak pula permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Wabup Kutim Kasmidi Bulang Jabat Ketua Persatuan Atletik (PASI) Kaltim

Lolos Seleksi CPNS Balikpapan?  Ini Besaran Gaji Pokoknya Sesuai Golongan

Pendam VI/Mulawarman Gelar Penataran Jurnalistik, Ajak Anggota Babinsa Bisa Menulis

Di antaranya, soal kampanye dan aksi tanda suka pada media sosial yang belakangan ini menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim.

Bahkan, puluhan PNS yang kedapatan memberi tanda suka, sudah ada yang dimintai keterangan oleh Bawaslu.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, H Abdul Kadir S Sos M Si dalam coffee morning mengimbau pada seluruh Camat, Kepala Desa dan perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar tidak turun dalam kegiatan kampanye. Terutama saat masuknya kampanye terbatas rumah ke rumah.

"Pemerintah pusat  menginginkan pemilihan perdana yang dilakukan secara sekaligus, Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif yang di dalamnya, termasuk DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kutim tidak diikuti dengan pelanggaran oleh ASN.

Kita ingin mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pesta demokrasi ini. Sehingga dimohon untuk tidak ikut-ikutan hadir di dalam kampanye. Karena akan merepotkan nantinya jika diproses," ucap Abdul Kadir.

Pasalnya, kata Abdul Kadir, sudah ada beberapa aparatur sipil yang mendapat  peringatan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Jadi para Camat dan aparatnya, kepala desa dan perangkatnya, dimohon tidak ikut atau hadir di dalam kampanye salah satu peserta pemilu.

Terkait hal tersebut Wabup Kasmidi Bulang, juga menyampaikan hal yang sama. ASN tidak boleh berpolitik.

Tak perlu hadir dalam kampanye, maupun beri tanda suka di media sosial. Apalagi berkomentar dan berfoto bersama salah satu caleg.

"Jangan salahkan kami, jika aparat kecamatan dan desa ada laporannya ke pusat dan ada turun surat pemberhentian.

Karena kalau sudah masuk laporan, kita (pemerintah daerah) tidak bisa apa-apa," tegas Kasmidi.(advertorial/Kominfo Perstik Kutim)

Editor: Ardian Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved