Di Kaltara, Hanya Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri Ajukan Izin Taksi Online

Alhamdulillah saat ini dokumen penerbitan izin itu sedang diperiksa di Biro Hukum untuk kemudian ditandatangani Gubernur

Di Kaltara, Hanya Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri Ajukan Izin Taksi Online
KOMPAS.com/Yoga Hastyadi Widiartanto
Ilustrasi GrabCar. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara dalam waktu dekat ini akan menerbitkan izin operasional taksi online di Kota Tarakan.

Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara Taupan Majid mengungkap, proses perizinan pada dasarnya telah diproses. Saat ini, dokumen perizinan tengah bergulir di Biro Hukum Setprov Kalimantan Utara dan segera akan disodor ke meja Gubernur untuk ditandatangani.

Taupan mengatakan, hanya ada satu koperasi yang mengajukan perizinan kepada Pemprov yakni Koperasi Borneo Pratama Jaya Mandiri. Koperasi ini pun mengajukan hanya dua unit kendaraan roda empat untuk dioperasikan dalam layanan transportasi berbasis daring atau online.

"Sebetulnya kuota untuk Tarakan itu sebanyak 20 unit dari plat hitam. Tetapi hanya dua unit yang memenuhi syarat kelayakan operasional. Jadi hanya dua unit itu mereka ajukan," sebutnya.

Keberadaan taksi online di Kota Tarakan sebetulnya bukan barang baru. Namun belakangan pemerintah daerah dituntut kelompok taksi konvensional agar menghentikan operasional taksi online karena tidak berizin. Taksi online akhirnya diberhentikan sementara operasionalnya.

Koperasi Borneo Jaya Pratama Jaya Mandiri pada 5 Juli 2018 pernah mengajukan izin kepada Pemprov Kalimantan Utara. Namun terbitnya aturan terbaru Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terpaksa harus dilakukan pengajuan izin baru.

Izin baru tersebut telah diproses sejak berkas diterima. Pada tanggal 18 Februari 2019 Dinas Perhubungan Kalimantan Utara mulai bergerak melakukan verifikasi lapangan, mengecek kondisi kelayakan kendaraan yang akan dioperasikan.

"Alhamdulillah saat ini dokumen penerbitan izin itu sedang diperiksa di Biro Hukum untuk kemudian ditandatangani Gubernur. InsyaAllah izinnya segera keluar. Mudah-mudahan besok sudah bisa," ujarnya.

Selain itu, Dinas Perhubungan telah memfasilitasi dan mengajak agar taksi konvensional dapat masuk ke dalam sistem transportasi berbasis online. Dengan catatan harus memenuhinya persyaratan, utamanya kelayakan kendaraan itu sendiri.

"Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan nyaman saat ini sudah tinggi. Dan secara regulasi, taksi online juga punya hak. Dan kita juga sudah mengajak taksi konvensional untuk bergabung," ujarnya.

Taupan menambahkan, transportasi yang nyaman, murah, dan pelayanan yang baik menjadi kebutuhan masyarakat yang urgent di era digital.

"Sehingga untuk permasalahan di Kota Tarakan, kita harus cari solusi. Artinya taksi online jangan juga dimatikan, karena itu tuntutan masyarakat. Sementara taksi konvensional juga harus beroperasi. Saran saya, sistem pelayanannya diperbaiki," ujarnya.

"Sebetulnya taksi konvensional itu bisa masuk sistem. Seperti Blue Bird Group di Jakarta sekarang pakai sistem. Mereka juga ikut gabung. Jika taksi online dimatikan, itu juga bukan solusi. Karena masyarakat juga butuh pelayanan transpotasi yang efektif dan efisien serta nyaman," tambahnya. (*)

Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved