Berita Pemprov Kalimantan Utara

Ingin Miliki SMA Berstatus Negeri, Warga Salimbatu Hibahkan Lahan ke Pemprov Kaltara

Disdikbud Kaltara akan melakukan verifikasi ke lapangan berkaitan dengan jumlah pelajar, pengajar, serta jumlah sarana gedung dan lainnya.

Ingin Miliki SMA Berstatus Negeri, Warga Salimbatu Hibahkan Lahan ke Pemprov Kaltara
Humas Pemprov Kaltara
Kepala Disdikbud Kaltara, H Sigit Muryono, menerima penyerahan lahan dari Kades Salimbatu untuk pembangunan sekolah di wilayah tersebut. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Keinginan masyarakat di Desa Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan untuk memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri akan segera terwujud.

Hal tersebut setelah dilakukannya penyerahan hibah tanah oleh Kepala Desa (Kades) Salimbatu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Senin (11/3/2019).

Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono mengatakan, di desa itu sebenarnya sudah ada SMA. Namun statusnya masih sekolah swasta, sehingga masyarakat berinisiatif menghibahkan lahannya, agar sekolah ini bisa dijadikan negeri dan dikelola oleh pemprov melalui disdikbud. "Kami menyambut baik, pihak Pemprov melalui Disdikbud Kaltara akan segera menindaklanjutinya," ujar Sigit.

Dalam waktu dekat, kata Sigit, Disdikbud Kaltara akan melakukan verifikasi ke lapangan. Terkait dengan jumlah pelajar, pengajar, serta jumlah sarana gedung dan lainnya. Termasuk aset, yang nanti akan diserahkan kepada provinsi.

Sesuai arahan gubernur, lanjutnya, diminta segera untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. "Target kita tahun ajaran 2019 saat penerimaan siswa baru sekolah tersebut sudah berstatus negeri. Dari SMA Salimbatu menjadi SMA Negeri Salimbatu," katanya.

Sigit menjelaskan, dalam proses peralihan status sekolah dari swasta ke negeri. Nantinya, akan mengubah Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari swasta ke negeri. Yang kemudian didaftarkan ke Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur. "Kami buatkan SK Gubernur dulu. Setelah SK Gubernur selesai, baru kami daftarkan. Karena dari Kemendikbud yang punya kewenangan untuk merubah NPSN dari swasta ke negeri," terang Sigit.

Sebagai informasi, tanah yang dihibahkan seluas dua hektare. Penyerahan diterima langsung oleh Kepada Disdikbud Kaltara, dengan disaksikan oleh Camat Tanjung Palas Tengah dan ketua komite sekolah. "Insya Allah dengan doa dan dukungan dari segenap masyarakat, keinginan akan pendidikan menengah berlebel negeri dapat terpenuhi," tambahnya.(humas)

Editor: Fransina Luhukay
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved