Dipanggil Bawaslu Samarinda, Caleg DPR RI Rudi Mas'ud tak Datang, Ini Penjelasannya 

"Kami akan coba rapatkan. Ambil keputusan melihat barang bukti yang ada, kalau barang bukti cukup, akan kita tindak lanjuti," kata Muin.

Dipanggil Bawaslu Samarinda, Caleg DPR RI Rudi Mas'ud tak Datang, Ini Penjelasannya 
Tribunkaltim.co/ Nalendro Priambodo
Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Caleg DPR RI nomor urut 4 dari Partai Golkar, Rudi Masud dan Mulyadi, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diketahui menjadi pengajar Universitas Mulawarman, tak hadir pada panggilan  yang dilayangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda, Rabu (13/3/2019).

Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi dan mendalami temuan Bawaslu Samarinda soal adanya dugaan pelanggaran etik keterlibatan ASN pada acara Rudi Masud, awal bulan Maret lalu di gedung Gedung Do Jong, Taekwondo, Samarinda.

Dijelaskan Ketua Bawaslu Kota Samarinda, Abdul Muin, Bawaslu sudah mengirimkan surat undangan panggilan ke Rudi dan Mulyadi. Surat panggilan ke Rudi dititipkan ke Liasson Officer Rudi. Sementara, karena belum berhasil menemui langsung Mulyadi di tempat ia mengajar, surat dititipkan melalui staf yang langsung mengirimkan pada Mulyadi.

"Memang, surat undangan ke Rudi sudah kita layangkan untuk datang hari ini tanggal 13 Maret pukul 10.00 wita. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan," kata Muin, Rabu (13/3/2019) siang di Kantor Bawaslu Samarinda.

Persib Bandung Tersingkir dari Piala Presiden 2019, Miljan Radovic Putuskan Skuat Rehat Sepekan

Hasil Babak Pertama Barito Putera vs Persela, Skor Seri Gol Terakhir Washington Brandao

Jelang Debat Cawapres 2019, TKN Ungkap Maruf Amin Sudah Biasa Jawab Seluruh Persoalan Rakyat

Pemanggilan ulang serupa akan dilakukan Bawaslu Samarinda ke Mulyadi. Tambahannya, Bawaslu akan berupaya memanggil pihak universitas Mulawarman untuk diminta keterangan lagi.

"Bukti lumayan, tapi kita hanya ingin melengkapi terkait status bersangkutan (Mulyadi) sebagai ASN. Informasi seperti itu," katanya.

Lanjutnya, setelah mendapat kepastian apakah yang bersnagakutan benar ASN. Bawaslu akan memastikan apakah Mulyadi masuk dalam tim kampanye Rudi Mas'ud yang terdaftar di KPU atau tidak. Saat ini, Bawaslu sedang berkoordinasi untuk mendapatkan data itu.

"Kalau ada surat keputusan dari DPP Golkar yang menyatakan yang bersangkutan tim kampanye, bisa kena pasal 280 sanksi yang diatur poin 423, kalau dugaan itu terbukti dan terdaftar di KPU, bisa kena 24 bulan (kurungan) dan denda Rp 24 juta," tutur Muin.

Sudah Diteken Jokowi, Sri Mulyani Sebut Kenaikan Gaji PNS Dirapel pada April 2019

UPDATE CPNS 2019 - SKD di 5 Instansi akan Digelar 21 Maret 2019, Ini Imbauan BKN

Sederet Fakta Baru Ledakan Bom di Sibolga, Negosiasi Selama 10 Jam hingga Isi Bom Lontong

Jikalaupun Rudi dan Mulyadi tak hadir panggilan esok, Kamis. Bawaslu akan mengadakan rapat internal untuk mengambil keputusan lanjutan. Bawaslu lanjut dia punya kewenangan 14 hari untuk menangani perkara ini.

"Kami akan coba rapatkan. Ambil keputusan melihat barang bukti yang ada, kalau barang bukti cukup, akan kita tindak lanjuti," kata Muin. (*) 

Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin
Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin (Tribunkaltim.co/ Nalendro Priambodo)
Halaman
123
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved