Dugaan Daftar Pemilih Khusus di Kembang Janggut, Gerindra Kaltim Ajukan Surat Keberatan ke KPU Kukar

Surat keberatan tersebut bernomor : KM/03-04/B/DPD-GERINDRA/2019 tanggal 10 Maret 2019.

Dugaan Daftar Pemilih Khusus di Kembang Janggut, Gerindra Kaltim Ajukan Surat Keberatan ke KPU Kukar
TRIBUN KALTIM/BUDHI HARTONO
Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Kaltim melayangkan surat keberatan terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Surat keberatan tersebut bernomor : KM/03-04/B/DPD-GERINDRA/2019 tanggal 10 Maret 2019.

Surat yang ditandatangani Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim, Andi Harun dan sekretaris Seno Adji menyebutkan, patut diduga ada rencana penambahan DPT, semula sebanyak 7.000 (tujuh ribu) pemilih pada DPK (Daftar Pemilih Khusus) Kabupaten Kutai Kartanegara. 

VIDEO - Residivis Kambuhan Diamankan, Sempat Serang Polisi Pakai Ketapel Berbusur

Kapolda Kaltim Sampaikan SPT Tahunan Melalui e-Filing

Oknum Caleg PKS Dilaporkan Cabuli Anak Kandung di Pasaman Barat, Ini Penjelasan PKS Sumbar

Rencananya,  akan ditetapkan pada tingkat PPS pada tanggal 17 - 18 Maret 2019, PPK pada tanggal 18 - 19 Maret, KPU Kab. Kutai Kartanegara pada tanggal 20-21 Maret, KPU Prov. Kalimantan Timur pada tanggal 21-22 Maret dan KPU RI pada tanggal 22 - 23 Maret 2019. 

"Bahwa dugaan data 7.000 (tujuh ribu) Pemilih Khusus (DPK) pertama kali muncul pada waktu pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai DPT-HP pada tanggal 17 – 18 Februari 2019 di Hotel Fatma Tenggarong. Kemudian KPU Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan peninjauan (cross check) pada tanggal 19 Februari 2019 di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara. Data 7.000 itu dituangkan menjadi data DPK pada kegiatan Bimtek Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 26 Februari 2019 di Hotel Grand Elti, Tenggarong," ungkap Andi Harun kepada Tribun, Rabu (13/3/2019).

Usulan tersebut rencananya akan dimintakan persetujuan pada rapat Pleno KPU Kukar.

"Dan informasi terbaru, bahwa data DPK yang di input terakhir berjumlah 3.700 orang. Menurut kami, data DPK tersebut, patut di kualifikasi sebagai bentuk pelanggaran Pemilu," sebut Andi.

Ia menjelaskan pelanggaran tersebut, bahwa warga/masyarakat yang didata tersebut adalah karyawan/pekerja pada perusahaan swasta yang berlokasi di Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kesemuanya diduga tidak memiliki kartu identitas. 

"Bahwa dari dokumen/bukti yang kami miliki pada saat pertemuan/klarifikasi mengenai hal tersebut patut diduga dihadiri oleh parpol dan/atau caleg dari salah satu partai peserta Pemilu 2019 (bukti terlampir). Dan proses pelaksanaan pendaftaran, klarifikasi, dan pendataan DPK menjadi DPT diduga tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tutur Andi.

Wapres JK Jelaskan Soal Kenaikan Gaji PNS, Singgung Tunjangan Kinerja dan Bantah Ada Unsur Politis

Mitra Kukar Vs Semen Padang - Sama-sama Tersingkir di Fase Grup, Laga Pertaruhan Nama Besar Tim

Terpisah, anggota KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Misran saat dikonfirmasi soal keberatan DPD Partai Gerindra Kaltim, menyerahkan kepada Ketua KPU Kukar Junaidi.

Halaman
12
Penulis: Budhi Hartono
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved