Advertorial

Pemkab Kutim Sudah Melunasi Utang Rp 63,2 Miliar, Ditargetkan Rampung Pertengahan 2019

Pembayaran utang pada pihak ketiga tahun 2016-2017 sudah terealisasi Rp 63,2 miliar, dari total utang sebesar Rp 234,5 miliar.

Pemkab Kutim Sudah Melunasi Utang Rp 63,2 Miliar, Ditargetkan Rampung Pertengahan 2019
Kominfo Perstik Kutim
Bupati Ir H Ismunandar MT bersama Wabup H Kasmidi Bulang ST MM dan Sekda Drs H Irawansyah M Si 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Sedikit demi sedikit, apa yang menjadi komitmen Pemkab Kutai Timur terhadap pihak ketiga, masyarakat dan para guru direalisasikan. Pembayaran gaji guru non PNS, guru PAUD serta Anggaran Dana Desa (ADD) sudah dibayarkan. Pun begitu dengan pembayaran utang tahun 2016-2017 pada kontraktor direalisasikan di triwulan pertama 2019.

Di hadapan Wakil Bupati H Kasmidi Bulang ST MM, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Hamdan membeberkan progress realisasi kewajiban Pemkab Kutim yang tertunda akibat pemangkasan di akhir 2018 lalu. Terutama utang pada pihak ketiga yang setelah dikalkulasi mencapai Rp 234,5 miliar.

“Sampai saat ini, pembayaran utang pada pihak ketiga tahun 2016-2017 sudah terealisasi Rp 63,2 miliar, dari total utang sebesar Rp 234,5 miliar. Masih tersisa sekitar Rp 151 miliar. Dari jumlah yang terbayar, sudah ada enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sisa utangnya lunas,” ungkap Hamdan.

Sementara, sisa utang yang belum terbayar ada di 29 SKPD lainnya. Puluhan SKPD tersebut memiliki sisa utang yang cukup tinggi. Sementara ada pula dinas yang hingga kini belum menyampaikan rekapan utang yang harus dibayarkan. Untuk dicocokkan dengan data yang dimiliki Bagian Pembangunan Setkab Kutim dan BPKAD Kutim.

"Ada 13 SKPD belum mengajukan penagihan utang pada BPKAD. Padahal SPD sudah dibuka. Kami, dari BPKAD hanya menunggu penagihan pihak SKPD, termasuk laporan yang telah terbayarkan namun masih ada sisa yang belum terbayarkan," ujar Hamdan.

Sedangkan untuk dana desa, menurut Hamdan, sudah ada 24 desa yang terealisasi dengan total penyaluran mencapai Rp 16 miliar. Begitu juga untuk pembayaran guru PAUD.

Menanggapi laporan tersebut, Wabup Kasmidi Bulang mengatakan pihaknya akan terus mengawal realisasi pembayaran utang dan kewajiban pemerintah lainnya yang tertunda pada 2018 lalu. Bahkan, ditargetkan semua selesai sebelum pertengahan tahun. Dengan harapan di penghujung tahun sudah tidak ada beban lagi. Sampai pada 2020 nanti, pemerintah bisa lebih mudah dalam melakukan pembangunan.

"Mengapa soal utang harus terus kita kawal, karena kita ingin semua selesai di tahun ini, sesuai rencana. Sehingga perjalanan ke depan tidak ada masalah. Jadi saya berharap SKPD yang masih belum melapor, untuk segera melaporkan ke BPKAD dan terus melaksanakan koordinasi ke Inspektorat Wilayah (Itwil), Bagian Hukum dan Bagian Pembanguan yang masuk dalam tim penyelesaian utang," kata Kasmidi.(kominfo perstik kutim)

Editor: Fransina Luhukay
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved