Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat

"Tujuannya dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya hasil perikanan itu," kata Amir Bakry

Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat
Tribunkaltim.co/ Fachri Ramadhani
Amir Bakry Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara memperlihatkan barang bukti kepiting bertelur yang berhasil digagalkan pengirimannya secara ilegal ke Tawau beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara klaim tak pernah menjanjikan akan melegalisasi penangkapan dan atau pengeluaran lobster (panulirus spp.), kepiting (scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara Amir Bakry mengatakan, Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, tunduk dan patuh kepada peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 56/PERMEN-KP/ 2-16, tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Ia menambahkan, pemerintah menilai untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka memang perlu mengatur larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah NKRI.

"Tujuannya dalam rangka menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya hasil perikanan itu," kata Amir Bakry melalui keterangan tertulisnya kepada Tribunkaltim.co Jumat (15/3).

Deretan Hal yang Buat Mood Zodiak Bangkit, Taurus Mandi Air Hangat, Cancer Pilih Pergi ke Spa 

Selebgram Asal Samarinda Alfy Saga dan Fatma Menikah, Lihat Foto-foto Momen Bahagia Mereka!

Drawing Liga Champions, Bekal Besar Juventus Bantai Ajax Amsterdam

Lalu menanggapi demonstrasi para pelaku usaha perikanan di Kota Tarakan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengutus Asisten I Setprov Kalimantan Utara, Sanusi, dan Amir Bakry.

Dalam pertemuan dengan demonstran, sebut Amir, ia menjelaskan bahwa sesuai Permen-KP Nomor 56 Tahun 2016 ditegaskan mengenai kewenangan pengawasan terkait pelaksanaan aturan ini, bukan kewenangan Pemprov Kalimantan Utara.

"Yang pasti, Pemprov akan berusaha mengetahui dan mengidentifikasi setiap tuntutan dan keluhan masyarakat, utamanya pelaku usaha perikanan. Apabila penyampaiannya baik dan sistematis, maka pemprov pun akan mudah menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang ada," sebutnya.

Jika pelaku usaha perikanan di Tarakan dan wilayah Kalimantan Utara lainnya menginginkan pengecualian atas penerapan aturan dimaksud dengan cara dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub), maka hal tersebut tak mungkin dilakukan.

"Dalam Pasal 3 Permen-KP 56 Tahun 2016 kan sudah diatur secara jelas mengenai aturan penangkapan dan/atau pengeluaran kepiting," katanya.

Kemudian dalam Pasal 5 disebutkan bahwa penangkapan dan/atau pengeluaran kepiting dari wilayah NKRI hanya dapat dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Pertama, penangkapan dan/atau pengeluaran pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 5 Februari baik dalam kondisi bertelur maupun tidak bertelur dan dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) cm atau berat di atas 200 gram per ekor.

Jadwal & Link Live Streaming Swiss Open Malam Ini Anthony Ginting vs Lin Dan, Ahsan/Hendra vs Taiwan

Hasil Undian Liga Europa, Napoli vs Arsenal dan Slavia Prague vs Chelsea

Halaman
123
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved