Pemilu 2019

Mulai 10 April 2019, Kemendagri Larang Kepala Daerah, DPRD, dan PNS Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para kepala daerah (KDH), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mulai 10 April 2019, Kemendagri Larang Kepala Daerah, DPRD, dan PNS Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Mulai 10 April 2019, Kemendagri Larang Kepala Daerah, DPRD, dan PNS Perjalanan Dinas ke Luar Negeri 

TRIBUNKALTIM.CO -- Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para kepala daerah (KDH), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pegawai Negeri Sipil Kemendagri dan pemerintah daerah untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (15/3/2019) pagi , para pejabat publik ini tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan kerja ataupun izin ke luar negeri pada tujuh hari kalender sebelum dan sesudah 17 April 2019.

Itu berarti larangan ini diberlakukan sejak Rabu 10 April 2019 hingga Rabu dua pekan setelahnya, 24 April 2019.

"Perjalanan dinas luar negeri bagi aparatur sipil negara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dilaksanakan 7 (tujuh) hari kalender sebelum dan 7 (tujuh) hari kalender sesudah pemilihan umum dimaksud," demikian bunyi surat edaran dengan nomor  099/892/SJ itu.

Dianggap Bawaslu Ada Pelanggaran Pemilu, Ganjar Pranowo & FX Rudy Siap Diserahkan ke Kemendagri

Ketua DPRD Belum Terima Salinan Surat Kemendagri soal Penetapan Sekda Provinsi Kaltim

Soal Misi Kaltim Berdaulat, Ini Tanggapan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri

Kemendagri Sebut Anies Baswedan Buat Kesalahan saat Lakukan Gestur Rentangkan Kedua Tangan

SE Kemendagri larangan dinas luar negeri PNS Kemendagri dan kepala daerah.
SE Kemendagri larangan dinas luar negeri PNS Kemendagri dan kepala daerah. (Dok. Kemendagri)

Pelarangan ini, berdasarkan pada Pasal 2 Ayat 5 Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN Kemendagri dan pemda, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam peraturan tersebut, tertuang larangan perjalanan dinas luar negeri pada beberapa kondisi.

Misalnya saat terjadi bencana alam, bencana sosial, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kemendagri Larang Pejabat Pemerintah ke Luar Negeri Sebelum dan Setelah Pemilu", https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/10381101/kemendagri-larang-pejabat-pemerintah-ke-luar-negeri-sebelum-dan-setelah.
Penulis : Luthfia Ayu Azanella
Editor : Bayu Galih

Usai Pemilu 2019, Penerimaan PPPK dan CPNS Dibuka Kembali, Cek Detailnya

TRIBUNKALTIM.CO - Kabar baik bagi anda yang masih ingin mengejar untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Halaman
1234
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved