Produksi Batu Bara Dibatasi, Perekonomian Kaltim Bakal Terganggu, BI: Ekonomi Bisa Minus 2 Persen

Apabila kebijakan dari ESDM diterapkan justru akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Kaltim maupun nasional.

Produksi Batu Bara Dibatasi, Perekonomian Kaltim Bakal Terganggu, BI: Ekonomi Bisa  Minus 2 Persen
TRIBUN KALTIM / NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Kapal Tugboat menarik tongkang berisi batubara melintasi Sungai Mahakam setiap harinya, difoto (22/2/2018). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Muhamad Nur, mendukung langkah Gubernur Kaltim Isran Noor yang mempersoalkan kebijakan pembatasan produksi batu bara untuk IUP Provinsi.

Menurut Nur, apabila kebijakan dari ESDM diterapkan justru akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Kaltim maupun nasional. Pihaknya telah membuat simulasi penghitungan, hasilnya jika surat edaran ditetapkan maka akan mempengaruhi sektor lainnya.

"Kami hitung dan buat simulasi. Kalau dibiarkan dampaknya besar, baik Kaltim maupun nasional," ujar Nur.

Dijelaskan, pada 2018, PKP2B produksi sekitar 160 juta meterik ton, yang IUP hanya 95 juta metrik ton. Ketentuan DMO-nya 25 persen sekitar 23 juta metrik ton. Tapi ternyata, DMO Kaltim hanya 8 juta metrik ton ekuivalen 8,7 persen.

Kuota Produksi Batu Bara Dipangkas 50 Persen, Banyak Tambang di Kaltim Terancam Tutup

Nur menambahkan, sanksi dari Kementerian ESDM produksi pada 2019 hanya boleh 4 kali dari DMO, atau 8 kali 4, yang nilainya sekitar 32 juta metrik ton. Justru membuat pertumbuhan ekonomi Kaltim Etam negatif.

"Dampakya terhadap perkonomian Kaltim jika hanya boleh produksi 32 juta seperti yang dikatakan Pak Gubernur Isran ya minus 2 persen lebih," ucapnya.

Tak hanya itu, Nur juga menjelaskan dana bagi hasil (DBH) Kaltim, bakal mengalami penurunan sekitar Rp 1,3 triliun. Secara nasional, batu bara merupakan komoditas ekspor, maka dampak terhadap cadangan devisa negara akan turun hingga 2,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Sebelum Ditangkap KPK, Ketum PPP Gus Rommy Sempat Cuit Makin Banyak yang Cinta

Menurutnya langkah Pemprov Kaltim sudah tepat. Ia menyarankan agar kebijakan sanksi tersebut perlu dievaluasi pemerintah pusat. Jangan sampai kebijakan tersebut justeu secara nasional akan mengganggu neraca pembayaran.

"Ini yang kita harus cari solusi agar dua-duanya jalan, harus duduk bersama. Jadi nanti Kementerian ESDM tidak bisa hanya lihat sendiri saja, kalau hanya berpatokan pada itu nanti celaka ekonomi makronya," tuturnya.

Ia tak bisa membayangkan pertumbuhan ekonomi Kaltim minus 2 persen lebih. Pasalnya berdasarkan pengalaman 2015-2016 saat sektor batu bara merosot, pertumbuhan yang hanya minus 1,2 persen sudah membuat Bumi Etam lesu. (*)

Penulis: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved