6 Terdakwa Dugaan Korupsi RPU Divonis 2,5 Sampai 5,5 Tahun

Ke-enam terdakwa masing-masing berasal dari cluster Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPKP) Kota Balikapapan, makelar dan penjaga lahan.

6 Terdakwa Dugaan Korupsi RPU Divonis 2,5 Sampai 5,5 Tahun
Tribunkaltim.co/ Nevrianto
Terdakwa perkara dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) km 13 Balikpapan. 

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda memvonis bersalah 6 terdakwa perkara dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) km 13 Balikpapan.

Mereka menerima vonis kurungan bervariasi mulai dari 2,5 tahun sampai 5 tahun bui.

Ke-enam terdakwa masing-masing berasal dari cluster Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DPKP) Kota Balikapapan, makelar dan penjaga lahan.

9 Pengusaha di Palu Sulteng Gugat Presiden Rp 87 Miliar, Ini Penyebabnya

Terbaru! Cek Besaran Kenaikan Gaji PNS Terbaru yang Sudah Ditetapkan, Ada yang jadi Rp 5,9 juta

Deretan 5 Zodiak Paling Cemburuan, Taurus Termasuk

Empat terdakwa dari DPKP, di antaranya, M Yosmianto (pengguna anggaran/PA), Noorlenawati (kuasa pengguna anggaran/KPA, Ratna Panca Mardani (kasi kesehatan masyarakat veteriner Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan/DPKP dan dan Chaidar Chairulsyah (Kepala DPKP).

Dua lainnya, Ambros Kedda, makelar tanah dan Salamat si pemilik tanah.

Ke-empat terdakwa dari DPKP sebelumnya dituntut Pasal primer 2 dan subsidar pasal 3 UU 31/1991 yang diperbarui dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Mereka dikenali pasal penyertaan 55 (1) KUHP. Penuntut umum menuntut mereka dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara.

Khusus si pialang tanah, Ambros Keda, dan Salamat, JPU memberikan dakwaan alternatif. Selain UU Tipikor, terselip pula Pasal 3 dan Pasal 8 UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ambros sebelumnya dituntut 6,6 tahun penjara dan Salamat Dituntut 7 tahun penjara.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Samarinda, Jumat (15/3/2019) sore hingga malam dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Burhanuddin didampingi hakim anggota Ukar Pryambodo dan Joni Kondolele.

Mejelis menilai, Ratna dan Noorlenawati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primer pasal 2. Mereka juga terbukti tak menikmati uang hasil korupsi.

Kepala DKP Kaltara: Pemprov Tak Janjikan Legalisasi Penangkapan Kepiting, Larangan Itu Aturan Pusat

Hasil Undian Liga Europa, Napoli vs Arsenal dan Slavia Prague vs Chelsea

Sosok Brenton Tarrant, Pria yang Diduga Pelaku Penembakan Rumah Ibadah di Selandia Baru

Namun, ke-duanya, terbukti turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsider karena membuat anggaran pembebasan lahan naik dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 12,5 miliar atas suruhan atasan mereka. Selain itu, media tak mencegah penaikan anggaran yang menyebabkan kerugian negara itu terjadi. Hal ini,

Halaman
12
Penulis: Nalendro Priambodo
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved