Pokja 30 Sebut Dugaan Gratifikasi DPRD Kukar Sudah Ada Mufakat Jahat

"Artinya mereka harus klarifikasi di publik secara terbuka. Harusnya mereka malu dan bertanggungjawab," kritik Buyung.

Pokja 30 Sebut Dugaan Gratifikasi DPRD Kukar Sudah Ada Mufakat Jahat
TRIBUN KALTIM/BUDI SUSILO
Koordinator LSM Pokja 30, Buyung Marajo 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penanganan perkara dugaan gratifikasi anggota DPRD Kukar, terkait pembahasan pokok pikiran dana APBD Kukar 2017, belum ada tindaklanjut dari Polda Kaltim.

Namun perkara ini juga sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga Swadaya Masyarakat Kelompok Kerja 30, menilai perkara dugaan gratifikasi yang masih tahap penyelidikan, dianggap telah ada permufakatan jahat. 

Dibuka Hari Ini, Cek Link Pendaftaran UTBK Gelombang II, Ada Penjelasan Alur dan Pendaftaran

Sabu Asal Malaysia Dominasi Pasar Gelap di Kaltim, Bagini Penjelasan Polisi

Didemo Mahasiswa, Gubernur Kaltim: Saya Sudah Dengar, Bagus Aja

Koordinator LSM Pokja 30, Buyung Marajo mengatakan, uang yang dikembalikan oleh JN dan AK adalah barang bukti. Meski sudah dikembalikan, bukan berarti mereka bisa lepas dari pemeriksaan dan hukuman, karena terindikasi ada mufakat jahat bersama. 

Ia menambahkan, sebanyak 41 orang tersebut berstatus pejabat publik selama menjabat anggota legislatif. 

"Selama hidupnya di bebankan ke anggaran publik. Artinya mereka harus klarifikasi di publik secara terbuka. Harusnya mereka malu dan bertanggungjawab," kritik Buyung.

Sejak dilaporkan ke Polda Kaltim, sudah ada dua anggota Dewan yang dimintai klarifikasi. Ini terkait pengembalian dana yang diterima mencapai ratusan juta.

Kepala Bidang Humas Polda Kaltim Kombes Pol Ade Yaya Suryana pernah menyebutkan, ada 2 orang anggota Dewan yang dipanggil kepolisian.

"Jadi itu memang ada laporan. Sudah masuk ke Polda. Kami sudah lakukan langkah, itu sampai saat ini, informasi dari penyidik sudah melakukan klarifikasi setidaknya 2 orang," kata Ade Yaya beberapa waktu lalu, Rabu (6/3/2019). 

Zona Ulu Kukar tak Bisa Lakukan UNBK, Bupati Kukar Berharap Dukungan Perusahaan Tambang

Dua Anak yang Dipaksa Ngamen di Samarinda Dikembalikan Ke Orangtuanya, Begini Penanganan Kasusnya 

Ia juga menjelaskan, dengan kaitan momentum tahapan Pemilu 2019. Kata dia, ada petunjuk dari Bareskrim Mabes Polri, apabila terdapat pihak-pihak yang terperiksa atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik memberikan kesempatan terhadap yang bersangkutan menyelesaikan tahapan kontestasi politik 2019.

Penyidik Polri memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pesta demokrasi yang diikuti oleh yang bersangkutan sebagai kontestasi politik. (*) 

Penulis: Budhi Hartono
Editor: Anjas Pratama
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved