Breaking News

BREAKING NEWS - Hak Tak Dipenuhi Perusahaan, Buruh Sampaikan Aspirasi di Disnakertrans Kaltara

Puluhan buruh yang tergabung dalam SBSI Bulungan melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara.

BREAKING NEWS - Hak Tak Dipenuhi Perusahaan, Buruh Sampaikan Aspirasi di Disnakertrans Kaltara
TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN
Suasana demo buruh di depan kantor Disnakertrans Kalimantan Utara, Jalan Katamso, Tanjung Selor, Jumat (29/3/2019). 

Laporan wartawan Tribunkaltim.co Muhammad Arfan

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Bulungan melakukan aksi demo di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara, Jalan Katamso, Tanjung Selor, Jumat (29/3/2019) pukul 10.30 WITA.

Buruh menuntut Disnakertrans Kalimantan Utara memfasilitasi agar hak buruh dapat dipenuhi tiga perusahaan yakni PT Prima Bahagia Permai, PT Inti Selaras Perkasa, dan PT Sentosa Sawit Utama.

Agustinus, Ketua DPC SBSI Bulungan mengatakan, perusahaan tersebut harus segera menentukan status karyawan secara tertulis sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenaker Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

"Ketiga perusahaan tersebut harus menghapus sistem yang baru diterapkan untuk memperkerjakan enpat hari dalam seminggu karena akan berdampak terhadap upah buruh. Per hari dibayar Rp 114 ribu. Jadi sekitar Rp 1,8 per bulan. Itu jauh di bawah UMK," kata Agustinus.

Praktis dengan upah tersebut, komitmen perusahaan terhadap undang-undang agar menggaji karyawan sesuai UMK tidak diimplementasikan. Selain itu, buruh juga menuntut agar didaftarkan dan dibayarkan iuran BPJS.

VIDEO - Imbas PHK Sepihak PT Anugerah Energitama, Ratusan Buruh Sawit Unjuk Rasa

VIDEO - Dari Kunjungan Bankaltimtara ke Tawau, Begini Sarana Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia

Komisi I DPRD Bontang Soroti Upah Harian Buruh Kasar Lokal, Disebut tak Sesuai UMK

Mantan Buruh Plywood Jadi Kades, Bawa Loa Duri Ilir jadi 100 Desa Terbaik di Indonesia

Yuliyus, Kordinator Wilayah SBSI Kalimantan Utara menambahkan, pembayaran upah di bawah UMK dan tidak mendaftarkan karyawan dalam jaminan kesehatan nasional BPJS dapat masuk ke ranah pidana.

"Itu masuk Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," kata Yuliyus.

SBSI belum akan menempuh jalur hukum atas persoalan tersebut. Yuliyus mengatakan, SBSI masih menghormati Disnakertrans Kalimantan Utara.

"Kami juga tidak ingin menghancurkan perusahaan, tetapi menuntut hak buruh yang tidak dipenuhi," ujarnya.

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Trinilo Umardini
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved