Gubernur Kaltim Surati Presiden, Ini Jawaban Kementerian ESDM Batasi Produksi Batu Bara

Gubernur Kaltim Isran Noor pun sampai mengirimkan surat dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo supaya sanksi tersebut bisa dipertimbangkan.

Gubernur Kaltim Surati Presiden, Ini Jawaban Kementerian ESDM Batasi Produksi Batu Bara
TRIBUN KALTIM / NEVRIANTO HARDI PRASETYO
Batu bara masih menjadi komoditas andalan ekspor Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO - Akibat target kebijakan wajib pasok batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) yang tak terpenuhi pada tahun lalu, Kementerian ESDM pun menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang pasokan domestiknya kurang dari 25%.

Atas kebijakan tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi menjadi yang paling banyak terkena sanksi, berupa pemotongan kuota produksi di tahun ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dari 10 Provinsi produsen batu bara terbesar yang ada, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi provinsi yang paling terdampak sanksi tersebut.

BACA JUGA:

Gubernur Kaltim Kirim Surat ke Presiden; Minta Pertimbangkan Kebijakan Pembatasan Produksi Batu Bara

Produksi Batu Bara Dibatasi, Perekonomian Kaltim Bakal Terganggu, BI: Ekonomi Bisa Minus 2 Persen

Soal Pembatasan Produksi Batu Bara, Gubernur Khawatir Berdampak pada Angka Pengangguran di Kaltim

Gubernur Kaltim, Isran Noor
Gubernur Kaltim, Isran Noor (TRIBUN KALTIM / CORNEL DIMAS SATRIO KUSBIANANTO)

Gubernur Kaltim Isran Noor pun sampai mengirimkan surat dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo supaya sanksi tersebut bisa dipertimbangkan.

Alasannya, pemotongan kuota produksi batubara itu berdampak negatif secara signifikan bagi kondisi sosial ekonomi di Kaltim yang mayoritas perekonomiannya ditopang oleh batu bara.

Asal tahu saja, produksi batubara Kaltim pada tahun 2018 mencapai 69,64 juta ton.

Halaman
1234
Editor: Adhinata Kusuma
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved