Berita Video

VIDEO - Workshop Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batu Bara

Selain itu, aktifitas illegal mining pertambagan tersebut kata Ikhwan Datu Adam juga menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan mengakibatkan bencana

VIDEO - Workshop Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batu Bara
Tribunkaltim/zainul
Kegiatan Workshop Pengelolaan lingkungan pertambangan batu bara, yang berlangsung di hotel Bluesky Balikpapan, Sabtu, (6/4/2019) 

Workshop Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batu Bara

Laporan Wartawan Tribunkaltim.co, Zainul

TRIBUNKALTIM.Co, Balikpapan - Anggota Komisi VII DPR RI, Ihwan Datu Adam menyebut pertumbuhan pertambahan batu bara di wilayah Kalimatan Timur kian menjamur bahkan tak sedikit diantara perusahaan tambang batu baru tersebut tidak memiliki izin operasional (Illegal Mining).

Itu disampaikan Ikhwan Datu Adam di hadapan ratusan masyarakat dari berbagai elemen yang menghadiri kegiatan workshop pengelolaan lingkungan pertambangan batu bara yang berlangsung di Hotel Blue Sky Balikpapan, Sabtu, (6/4/2019).

Hasil Babak Pertama Leg Kedua Madura United vs Persebaya, Masih Skor Kacamata

Fakta Baru Jatuhnya Pesawat Lion Air JT610, Bos Boeing Minta Maaf, 737 MAX Ternyata Bermasalah

VIDEO - Dalam 3 Bulan Terakhir, 15 Kali Terjadi Kecelakaan Laut di Perairan Kaltim

Anggota Komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam, yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup membeberkan persoalan tambang liar atau illegal mining di wilayah Kalimantan Timur telah merugikan pontensi pendapatan negara sebesar Rp 38 Triliun.

Selain itu, aktifitas illegal mining pertambagan tersebut kata Ikhwan Datu Adam juga menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan mengakibatkan bencana alam seperti banjir, longsor, hingga dangkalnya Sungai Mahakam di Samarinda dan Sungai Kandilo di Kabupaten Paser.

“aktifitas illegal mining pertambangan batu bara ini sudah merugikan potensi pendapatan negara sebesar Rp 38 T, juga merusak alam, sehingga tejadi bemcana banjir dimana-mana, dan tanah longsor," katanya.

Upaya penegakan hukum terkait kasus tambang ilegal di Kaltim menurut politisi partai Demokrat ini masih terbilang lemah.

"Percuma ada penegakan hukum, kalau tidak ada pencegahan. Jadi kami minta kepada pemangku jabatan di Kaltim agar melakukan pengawasan terhadap kawasan-kawasan yang dilarang untuk aktivitas pertambangan,” Ujar Ikhwan Datu Adam.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah di Kaltim agar tidak hanya fokus pada pengawasan tambang liar di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, tetapi juga tambang liar lainya di Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser serta daerah lainnya di Kaltim.

Halaman
12
Penulis: Zainul
Editor: Arif Fadilah
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved