Kaltim Siap Implementasikan Program Karbon Berbayar dari Bank Dunia

Program penurunan emisi dan degradasi hutan berbayar ini diterapkan hingga 2024 mendatang.

Kaltim Siap Implementasikan Program Karbon Berbayar dari Bank Dunia
TRIBUN KALTIM / RAFAN DWINANTO
Suasana lokakarya bertajuk mencari terobosan kebijakan untuk mendorong keterlibatan peran swasta dalam pembangunan rendah karbon di Kaltim. Lokakarya ini berlangsung di Hotel Seylica Mulia Samarinda, Kamis (11/4/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim Rafan A Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kaltim siap mengimplentasikan Program Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau yang dikenal denhan nama REDD+ yang didukung FCPF (Forest Carbon Partnership Facility).

Diketahui, Kaltim ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan REDD+ berbayar di Indonesia, oleh World Bank.

Program penurunan emisi dan degradasi hutan berbayar ini diterapkan hingga 2024 mendatang.

Kesiapan Kaltim ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Meiliana saat membuka acara lokakarya bertajuk mencari terobosan kebijakan untuk mendorong keterlibatan peran swasta dalam pembangunan rendah karbon di Kaltim.

Lokakarya ini berlangsung di Hotel Seylica Mulia Samarinda, Kamis (11/4/2019).

Lokakarya ini digelar oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) selaku Implementing Agency persiapan Implementasi REDD+ di Kaltim bekerja sama dengan Dewan Daerah Perubahan Iklim.

Meiliana mengajak stakeholder Kaltim untuk mendukung implementasi REDD+ FCPF tahun 2020-2024 yang sejalan dengan program pembangunan hijau Kaltim (Kaltim Green). "Kaltim mendeklarasikan Kaltim Green pada 7 Januari 2010 sebagai dasar pembangunan hijau dengan strategi transformasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah emisi," kata Meiliana.

Pemerintah Kaltim, kata Meiliana, juga membentuk Dewan Daerah Perubahan Iklim berdasarkan Pergub Kaltim No. 2/2011, Pergub Kaltim No.9/2017 dan SK Gubernur Kaltim 500/K.125/2017.

Ada upaya Kaltim mengintegrasikan program penurunan emisi ke dalam RPJMD Provinsi Kaltim dan menyusun dokumen perencanaan strategis lainnya seperti Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Growth Strategies), Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+, Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Master Plan Ekonomi Hijau, dan Master Plan Perubahan Iklim.

Halaman
12
Penulis: Rafan Dwinanto
Editor: Kholish Chered
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved