Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Ini Penjelasan Polda

Polda Kalimantan Utara proses kasus pencemaran nama baik & ujaran kebencian yang dialami Gubernur Kaltara Irianto Lambrie & Pemprov Kalimantan Utara.

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Ini Penjelasan Polda
Tribunkaltim.co/Muhammad Arfan
Wadirkrimum Polda Kalimantan Utara Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hendro Kusmayadi di Mapolda Kaltara, Kamis (11/4/2019) pagi. 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dan pribadi Gubernur Kaltara Irianto Lambrie diakui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Kepolisian Daerah Kalimantan Utara atau Polda Kaltara yang sejauh ini tengah berproses.

Wadirkrimum Polda Kaltara, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Hendro Kusmayadi mengemukakan kepada Tribunkaltim.co, sejatinya terlapor berinisial IS menjalani pemeriksaan di Polda hari ini (11/4/2019).

Namun terlapor kata Hendro dalam suratnya menunda hadir karena mengikuti agenda politik di Jakarta.

Dalam surat balasan yang dilayangkan terlapor, terlapor akan hadir menghadiri pemeriksaan pada hari Senin (15/4/2019) pekan depan.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengenakan kemeja batik saat menghadiri acara formal belum lama ini.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengenakan kemeja batik saat menghadiri acara formal belum lama ini. (TRIBUN KALTIM/MUHAMMAD ARFAN)

"Jadi terlapor minta waktu hadir hari Senin. Jadi sudah konfirmasi. Dia sudah menjawab surat penggilan kita. Kita sudah kita panggil untuk datang hari ini. Jawaban dari terlapor, ada kegiatan politik di Jakarta," kata AKBP Hendro di Mapolda Kalimantan Utara, Kamis (11/4/2019) mewakili Dirkrimum Polda Kaltara, Kombes Pol Partomo Iriananto.

Karena masih dalam tahap penyelidikan, kata Hendro, terlapor belum dapat dipanggil secara paksa oleh penyidik.

"Yang jelas kami dari penyidik sudah mempersiapkan untuk kita lakukan pemeriksaan pada hari Senin nanti," ujarnya.

Pemanggilan terlapor untuk menggali unsur-unsur pidana yang dilakukannya.

Sejauh ini penyidik baru memeriksa lima orang saksi dari Pemprov Kalimantan Utara terkait pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang dilakukan terlapor.

Kaitan penghinaan yang menyebabkan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di media sosial itu kan dugaan pelanggaran pidana di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Arfan
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved