Pilpres 2019

Berhembus Pemilu Ulang Pilpres 2019, 3 Pakar Hukum Tata Negara Bersuara, Mahfud MD Beri Syarat Ini

Usulan Pemilu ulang Pilpres 2019 berhembus ke publik, 3 pakar hukum tata negara berpendapat, satu di antaranya Otto Hasibuan dan Mahfud MD.

Berhembus Pemilu Ulang Pilpres 2019, 3 Pakar Hukum Tata Negara Bersuara, Mahfud MD Beri Syarat Ini
BANGKA POS/BANGKA POS/RESHA JUHARI
Warga mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu 2019 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang di kawasan Kantor Walikota Pangkalpinang, Selasa (9/4/2019).Kemudian ramai wacana Pemilu ulang soal Pilres 2019 ini. 

Ramai naik ke permukaan publik soal Pemilu ulang Pilpres 2019. Berikut ada 3 pandangan dari Pakar Hukum Tata Negara asal Indonesia di antaranya Mahfud MD yang sebut, Terserah Asalkan begini...

TRIBUNKALTIM.CO - Pelaksanaan Pilpres 2019 sudah bergulir. Proses pencoblosan Pilpres 2019 telah ada yang terwujud secara baik meski masih ada beberapa kendala yang ditemui di lapangan. 

Usai ada pencoblosan kemudian keluar perhitungan cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei yang terdaftar di KPU.

Dan kemudian dilanjutkan ada real count KPU, Pilpres 2019, yang sejauh ini masih saja berlangsung. Sampai Rabu 24 April 2019, data yang masuk ke KPU baru 26 persen. 

Nah, sejak bergulir hasil quick count dan update real count Pilpres 2019, sebagian orang mulai menghembuskan wacana Pemilu ulang, Pilpres 2019.

Wacana Pemilu ulang ini muncul terutama ketika tidak ada capres yang memenuhi ketentuan yang disebut dalam pasal 6A UUD 1945.

Bahwa pelantikan capres hanya mungkin dilakukan jika pasangan capres dan cawapres tersebut memperoleh minimal 20 persen suara di 17 provinsi di Indonesia.

Bagaimana sesungguhnya wacana ini di mata hukum?

Ada tiga pakar hukum tata negara yang berpendapat soal ini seperti Refly Harun, Yusril Ihza Mahendra, dan Mahfud MD.

Tanggapan terkini disampaikan Mahfud MD lewat akun twitternya. Otto Hasibuan termasuk alah satu pakar dan praktisi yang mendukung dilakukan Pemilu ulang.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved