Pemilu 2019
Jelang 22 Mei, Organisasi Pemuda Asli Kalimantan Minta Anggotanya Tak Terpengaruh Isu People Power
Ketua Gepak Kaltim, Abraham Ingan meminta seluruh anggotanya tak terpengaruh isu People Power jelang pengumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei nanti
Maka kami akan mendukung pemerintah dalam agenda pengumuman hasil pemilu di 22 Mei nanti.
Dan harapannya bagi semua masyarakat yang ada di Kota Samarinda maupun di beberapa daerah di Provinsi Kaltim, agar tidak terpengaruh dengan issu people power," tuturnya.
Kemudian Abraham menginginkan, setiap jajaran anggota Gepak di Provinsi Kaltim, agar mampu menjaga kondusifitas berjalannya proses pengumumuman hasil Pemilu 2019, 22 Mei nanti.
"Kalau bisa jangan sampai ada yang terprovokasi dengan issu People Power tersebut.
Dan apabila ada masyarakat bahkan jajaran Pengurus Gepak yang terhasut, maka saya tegaskan kami akan serahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri untuk memproses sesuai aturan yang ada," kata Abraham Ingan.
Abraham Ingan menegaskan, kepada seluruh jajarannya untuk turut membantu tugas TNI dan Polri dalam melaksanakan pengamanan proses pengumuman nanti.
Karena menurutnya organisasi yang dipimpinnya adalah organisasi yang netral.
Dan harus mendukung penuh apapun keputusan yang akan disampaikan pada 22 Mei mendatang.
"Nanti juga saya akan tegaskan ke seluruh jajaran anggota Gepak.
Untuk turut berpartisipasi dalam menjaga kondusifitas dalam proses pengumuman hasil Pemilu 2019 nanti.
Karena kita adalah organisasi yang menjaga netralitas dari setiap kalangan. Maka harus mendukung dengan apapun keputusan dari pemerintah," tandasnya.
Belakangan politik Indonesia selalu diramaikan dengan isu People Power.
Hal ini mencuat jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden atau yang biasa disebut dengan Pilpres.
Soal People Power pun, menyebar ke berbagai daerah, aksi demonstrasi besar-besaran, termasuk kabar ini sampai ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengimbau agar masyarakat menolak dan menghindari gerakan People Power.