Ketua DPRD Berau Nilai Penyaluran BLT Masih Kurang Maksimal, Begini Penjelasan Wabup Agus Tantomo

TRIBUNKALTIM CO, TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau Madri Pani menilai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap satu dan dua masih belum maksimal, Senin (8/6/2020).

Ia masih mendapat sejumlah laporan masyarakat yang berhak menerima namun tidak masuk dalam daftar penerima bantuan Pemda Berau tersebut, seperti laporan salah seorang warga di Jl Trans Gurimbang.

Dulunya, ia karyawan swasta namun sekarang tidak lagi dan hidupnya susah namun tak mendapat bantuan.

Padahal, kata Madri Pani, hal itu hanya gara-gara KTP padahal yang bersangkutan sulit mengubah KTP baru.

Baca juga: Kepergok Pemilik Rumah Mau Curi Motor, Pria di Samarinda Diamuk Massa Hingga Muka Bonyok

Baca juga: Mantan Pimpinan Intelejen Inggris Sebut Virus Corona Sengaja Dibuat Manusia

"Tahap tiga ini perlu pendataan secara valid agar keadilan itu bisa diterapkan dan masyarakat yang tidak dapat bisa diakomodir agar dapat dimasukkan dalam daftar penerima," kata politisi Partai Nasdem itu.

"Semoga ditindaklantuji, di follow up agar masyarakat yang tidak dapat bisa cepat direspons agar tepat sasaran jangan sampai yang berhak dapat namun tidak dapat," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menyebutkan data penerima bantuan memang bermasalah karena data yang digunakan bukan hanya Data Dinsos tetapi adanya instruksi pusat yang menerima BLT termasuk masyarakat yang terdampak.

"Perlu dipahami memang data bantuan dari dulu bermasalah ditambah lagi ada instruksi BLT ini bukan hanya masyarakat tidak mampu tapi ada petunjuk dari pusat yakni yang terdampak," kata Agus  Tantomo.

"Dan kita ini tidak pernah sepaham yang dimaksud terdampak ini seperti apa, contoh banyak warga mengaku terdampak tapi sebenarnya belum jatuh miskin tapi merasa berhak mendapat BLT. Jujur memang itu masalah kita, tapi bukan berarti tidak ada peluang untuk memperbaiki," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus Tantomo mengatakan perbaikan nantinya dapat dilakukan saat penerapan new normal, karena masyarakat yang tak bisa beraktivitas dapat beraktivitas kembali bekerja dengan protokol kesehatan sehingga penyaluran BLT dapat ditinjau.

Baca juga: Kasus Virus Corona Surabaya Masih Tinggi, Risma Ajukan Permintaan Baru ke Khofifah, Dikabulkan?

Baca juga: Serahkan BLT, Bupati Siapkan Rp 93 Miliar untuk Tiga Program Strategis Tangani Dampak Corona

Baca juga: Bandingkan Dengan Jawa, Fraksi PKB DPRD Kaltim Sebut Tarif Tol Balikpapan-Samarinda Lebih Mahal