Transportasi

Subsidi BBM Itu Pembohongan

Pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja mengatakan, selama bertahun-tahun terjadi pembohongan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM).

zoom-inlihat foto Subsidi BBM Itu Pembohongan
KOMPA S/ PRIYO MBODO
Pengguna kendaraan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2011).
JAKARTA, tribunkaltim.co.id - Pemerhati transportasi Rudy Thehamihardja mengatakan, selama bertahun-tahun terjadi pembohongan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebab faktanya, walaupun sudah puluhan triliun dana negara dikucurkan, tetap tak terjadi penurunan angka kemiskinan yang drastis.

"Katanya subsidi BBM bagi rakyat miskin. Nah, mengapa tetap ada rakyat miskin? Jangan-jangan, subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Rudy, Rabu (6/7/2011). Dia menegaskan, lebih baik subsidinya diberikan kepada angkutan umum daripada BBM.

Dicontohkan, dengan mekanisme tertentu, jauh lebih baik bila pemerintah membebaskan biaya angkut hasil pertanian dari desa ke kota. Tapi sebaliknya, tetap memberlakukan tarif normal untuk angkutan dari kota ke desa. Atau, pemerintah memberikan subsidi langsung maupun insentif fiskal bagi pengusaha transportasi. Jadi nantinya, subsidi diteruskan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum, bukan kepada masyarakat yang naik kendaraan pribadi yang seharusnya mampu itu.

Dengan proyeksi dana subsidi BBM mencapai Rp 120 triliun di akhir tahun, Rudy menegaskan, hal itu adalah sebuah kesia-siaan. "Pemerintah pernah mengatakan, hanya dibutuhkan Rp 140 triliun, untuk membangun kereta api di seluruh Indonesia. Nah, uang Rp 120 triliun itu besar artinya," kata dia.

Sekarang ini, kata Rudy, dana subsidi BBM itu malah dihabiskan oleh orang kaya. "Ramai-ramai digunakan oleh pemilik mobil pribadi di akhir pekan, sehingga jalanan macet dimana-mana," katanya. 


Direktur Institute of Transportation Studies (Instran) Darmaningtyas menegaskan, tak ada itu dilema dalam proses untuk menaikan harga BBM. "Ini soal keberpihakan saja. Apakah pemerintah berpihak penuh kepada pelayanan publik," kata dia.

Menurut Darmaningtyas, jelas lebih baik bila dana subsidi itu dialihkan untuk tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan transportasi. "Yang terjadi adalah, pemerintahan yang sekarang tetap ingin dikenal populis, tak mau didemo ketika harga BBM dinaikkan," ujarnya.

Ditanya bagaimana bila produksi mobil menembus angka 1 juta unit di tahun 2013, Darmaningtyas balik bertanya, "Berapa ratus triliun karena digelontorkan untuk menyubsidi bensin mobil-mobil itu?"
Darmaningtyas menambahkan, penyaluran BBM bersubsidi itu tak akan sulit bila aparat pemerintah mau berpikir dan bekerja secara sungguh-sungguh. Karena jumlah angkutan umum terbatas, dan jumlah nelayan juga jelas karena mempunyai komunitas sendiri-sendiri.

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved