Coal Terminal Sulit Dipindah ke Daratan

SANGATTA, tribunkaltim.co.id - Bupati Kutai Timur, Isran Noor, menegaskan dalam perencanaan, proyek Miang Besar Coal Terminal (MBCT), memang disatukan dalam area Maloy.

"Sebelumnya memang sudah direncanakan  berada di satu kawasan," katanya. Namun untuk disatukan di KIPI Maloy ia menyebut belum bisa dilakukan.

"Memang posisinya terpisah karena untuk terminal batubara bakal ada debu-debu yang tidak bisa bergabung dengan komoditi lain," katanya. Saat ini proyek MBCT tersebut masih dikaji dokumen Amdalnya di BLH Kaltim.

Telaah terhadap Amdal atau kelayakan lingkungan dinilai menjadi salah satu proses kunci terhadap masa depan proyek tersebut. "Telaah terhadap Amdal menjadi kunci. Bila tidak bisa diterima, maka proyeknya akan gagal terlaksana," katanya.

Namun Isran optimis proyek tersebut akan terlaksana karena investor menjamin penggunaan teknologi tinggi yang ramah lingkungan. "Yang jelas kondisi lautnya dalam dan lebih stabil. Investor juga siap untuk terus diawasi," katanya.

Adapun wacana penempatan coal terminal di mainland, Isran mengatakan penempatan di mainland justru akan menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar. "Kalau ditempatkan di mainland, mungkin justru mangrove yang rusak akan bertambah. Selain itu lautnya juga dangkal, sehingga akses kapal cape size terbatas," katanya.

Isran juga mengakui bahwa biaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan memang tinggi. Karena itu kapasitas investor juga penting. "Masalah lingkungan itu merupakan kewajiban. Bila investor melanggar ketentuan, maka akan kami tutup," katanya.

Ia juga menyebut investor coal terminal tidak mesti memiliki izin usaha pertambangan. "Mereka menanam jasa dan memiliki hitung-hitungan tersendiri. Tidak mesti memiliki IUP. Mungkin mereka telah memiliki kerjasama dengan perusahaan tambang yang memutuskan menggunakan jasa mereka dibandingkan membangun pelabuhan sendiri yang biayanya relatif mahal," katanya.