Kajati Kaltim Berharap Pemkab Kutim Bangun Lapas

SANGATTA, tribunkaltim.co.id- Proses penegakan hukum yang efektif dan efisien menjadi harapan dari banyak elemen negeri ini. Namun banyak pula faktor yang menjadi kendala terpenuhinya harapan tersebut.

Dalam konteks penegakan hukum di wilayah Kabupaten Kutai Timur, ketiadaan rumah tahanan menjadi kendala tersendiri. Karena ketiadaan tersebut, tahanan kejaksaan maupun pengadilan terpaksa dititipkan di rutan Polres Kutim, Polsek Sangatta, atau Lapas Tenggarong. 

Hal ini menjadi sorotan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, M Salim, SH, MH. Dalam kunjungan kerjanya ke Kejaksaan Negeri Sangatta, Rabu (20/6/2012), Salim berharap agar Pemkab Kutim bisa membangun rutan di Kutim.

"Permasalahan yang serius di Kutim adalah  tidak adanya rutan. Ini hambatan yang sangat kita rasakan dalam penegakan hukum. Sudah semestinya hal ini dipikirkan bersama di kabupaten ini, karena menjadi kendala penegakan hukum," katanya.

Saat ini tahanan dititipkan di rutan Polres Kutim dalam kapasitas yang sangat terbatas. "Belum lagi masalah-masalah lainnya. Hal ini akan kami sampaikan pula pada pimpinan di Jakarta untuk dicarikan solusinya. Yang jelas, rutan mutlak berada dalam posisi yang dekat," katanya.

Kajari Sangatta, Didik Farkhan, SH, MH, mengatakan ketiadaan rutan membuat proses hukum kurang berjalan efektif dan efisien. "Kami berharap Pemkab bisa membangun rutan tersebut. Tentang posisi jauh atau dekat dengan pusat kota itu tidak menjadi masalah. Yang penting ada dulu," katanya.

Kapolres Kutim, AKBP Budi Santosa, mengatakan sangat mendukung usulan pembangunan rutan di Kutim. "Saya sangat mendukung. Hal ini karena kapasitas rutan kami terbatas. Tahanan jaksa dan PN juga dititipkan di Polres," katanya.

Persoalan krusialnya ada pada kapasitas. Rutan Polres di Bukit Pelangi mampu menampung sekitar 40 orang. Sedangkan Rutan Polsek mampu menanmpung sekitar 20 orang. Dengan kapasitas ideal 60 orang jumlah tahanan saat ini hampir mencapai 130 orang.

Akhirnya para tahanan terpaksa berjubel di dalam sel. Lantas, apakah banyaknya tahanan itu menjadi beban tersendiri bagi Polres? "Kalau dianggap beban itu salah. Tapi kalau menjadi tanggungjawab itu iya. Karena penegakan hukum itu menjadi tanggung jawab kita bersama," katanya.

Ketua DPRD Kutim, Alfian Aswad, menyatakan sangat mendukung usulan Kajati tersebut. Pihak DPRD pun menyatakan siap untuk mendukung penganggaran rutan dalam APBD Kutim.

"Atas nama ketua dan lembaga, kami sangat mendukung harapan Kajati Kaltim. Kami sangat siap untuk menganggarkan (pembangunan rutan, red) dalam APBD," katanya. Ia menilai, pembangunan rutan tersebut minimal dilaksanakan tahun 2014.