Dua Posko Anti Mafia Peradilan Dibentuk di 2 PN

SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Saat ini telah dibentuk 2 posko pengawasan peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong dan PN Samarinda. Posko akan bertugas mengawasi pengadilan dan kinerja penegak hukum di institusi tersebut. Demikian dikatakan Carolus Tuah usai Pelatihan bertema "Pendidikan Dasar Masyarakat Anti Mafia Peradilan" yang dilangsungkan di Gedung PGRI Jl Harva, Samarinda dari tanggal 25 - 26 Agustus 2012.

Pelatihan ini merupakan kerjasama Pokja 30 dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), diikuti 10 peserta dari Samarinda dan 3 dari Tenggarong, dari berbagai elemen organisasi antara lain dari Pokja 30, LKLSH Unmul, Metro, GMNI fakultas Hukum Unmul, DAL. Tampil sebagai pemateri antara lain, Carolus Tuah dari Pokja 30 dan Radi AMZ dari Forum Pelangi.

"Berdasarkan fakta dari tahun 2006 sampai sekarang, komisi yudisial menerima lebih dari 6000 laporan. Itu menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan belum puas dengan sistem peradilan yang ada saat ini," kata Tuah, pembicara dari Pokja 30 ketika ditemui usai pelatihan, Minggu (26/8).

Ketidakpuasan itulah menurutnya yang menjadi salah satu latar belakang untuk meluaskan perlawanan terhadap mafia - mafia peradilan. Dan dari pelatihan selama 2 hari ini, diharapakan  dapat lahir kader atau orang-orang yang menjadi vocal point yang akan menyebarluaskan perlawanan terhadap mafia peradilan ini.

"Kerja ini sifatnya voluntary (sukarela). Sangat diharapkan mereka yang jadi alumni pelatihan ini konsisten untuk jangka panjang bekerjasama dengan Pokja 30," kata Tuah.

Posko ini menurutnya akan mengidentifikasi kasus - kasus yang selama ini menyita perhatian publik dan tidak ada penyelesaian hingga saat ini.

"Misalnya kasus korupsi yang diperiksa di pengadilan tipikor Samarinda, isu-isu lingkungan. Begitu juga dengan kasus tewasnya 5 bocah di kolam tambang yang hingga saat ini belum pernah di limpahkan ke pengadilan, sangkut di polresta," katanya.

Menurut Tuah, di masing-masing institusi penegak hukum tersebut sudah ada undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik.

"Di Kepolisian ada Peraturan Kapolri, Kejaksaanjuga ada. Pengadilan ada Peraturan MA Nomor 144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan. Kami mau menguji aturan itu. Sampai dimana akses informasi itu bisa kita dapatkan," tandasnya.

Salah peserta pelatihan, Sarah Agustiorini mengatakan bahwa pelatihan ini memberikan modal besar bagaimana melawan dan apa alat yang dipakai untuk memberantas mafia peradilan.

"Pelatihan ini sangta bermamfaat karena memberikan pengetahuan bagaimana bekerja di lapangan. Bagaimana menciptakan peradilan yang bersih. Karena memang kita lihat sudah banyak mafia peradilan di Samarinda," kata Sarah.