Anas Harus Bicara dengan Ruhut

JAKARTA, tribunkaltim.co.id  - Partai Demokrat harus segera berbenah. Selain tingkat elektabilitas yang diperkirakan menurun, konflik internal juga muncul di partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Konflik pencopotan Ruhut Sitompul dari kepengurusan Partai Demokrat perlu ditanggapi serius oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum.

"Saya berharap Anas bertemu dan berbicara dengan Ruhut. Kalau ada yang bicara pecat Ruhut ya jangan dulu dong. Itu urusan internal yang harus kita selesaikan secara jernih dan kekeluargaan," ujar anggota Dewan Penasihat Partai Demokrat, Yahya Sacawirya, Rabu (19/12/2012), di Jakarta.

Ruhut, lanjutnya, sudah lama berjuang untuk Demokrat. Sebagai senior, Yahya mengaku kerap mengajak Ruhut berdialog manakala ada tindakan Ruhut yang kurang baik. "Saya tetap punya keyakinan Ruhut itu darahnya masih biru," ucap anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Anas enggan mengomentari rotasi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya yang menyebabkan Ruhut digeser dari posisinya sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Saat ditanya wartawan, Anas mengaku hanya mau membahas hal-hal yang penting.

"Yang kita bahas yang penting-penting dulu, yang kurang penting kita bahas minggu depan," ujar Anas, Sabtu (15/12/2012) lalu dalam jumpa pers di sela-sela acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Tidak hanya Anas yang tak mau berkomentar soal Ruhut. Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina pun sama sekali tidak menyebut kasus Ruhut dalam pidato pengarahannya di acara Silatnas hari kedua itu.

SBY hanya menyoroti soal upaya konsolidasi partai dan penggunaan dana logistik Pemilu yang halal. Padahal, Ruhut sempat menyatakan bahwa yang berhak untuk mencopotnya dari kepengurusan Partai Demokrat hanyalah SBY.

Ruhut juga menuding bahwa pencopotannya dari kepengurusan partai dilakukan oleh "badut-badut" Anas. Ia merasa dicopot lantaran meminta Anas yang kerap disebut terkait kasus korupsi untuk segera mengundurkan diri agar tidak menjadi beban Demokrat.