Kultur Masyarakat jadi Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Kaltim

SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Persoalan pembangunan infrastruktur di Kaltim, berikut tahun 2013 yang disebut sebagai tahun politik menjadi topik perbincangan ringan antara jurnalis dari Samarinda dengan Anggota Komisi V DPR RI Hetifah Sjaifudian.

Kehadiran anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kaltim ini dalam rangka soft launching Kafe Pyramid Palace. Dalam perbincangan tersebut, Hetifah pun mengakui pembangunan infrastruktur di Kaltim belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk infrastruktur di Kaltim telah meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

"Sudah meningkat dua kali lipat. Tapi itupun ternyata belum mencukupi," tutur Hetifah.

Beragam kendala pembangunan khususnya jalan pun dibeber. Diantaranya, harga material tinggi lantaran tidak diproduksi di Kaltim, luas wilayah Kaltim, hingga struktur tanah di Kaltim.

"Belum lagi berbicara kualitas jalan di Kaltim yang hanya kelas III. Itupun dilintasi kendaraan yang mengangkut sawit maupun batubara," jelas Hetifah.

Problem lain datang dari sulitnya pembangunan akibat kultur masyarakat yang kerap menyulitkan proses pembebasan lahan. "Masalah ganti rugi dan lainnya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan masyarakat, karena mungkin kulturnya begitu. Justru ini menjadi tantangan bagi pemerintah yang harus diselesaikan," paparnya.

Hetifah juga menyoroti lemahnya penyerapan anggaran dalam pembangunan infrastruktur. "Seperti pembangunan pembangkit di Tarakan yang belum selesai hingga kini. Padahal anggarannya sudah disetujui pusat. Ini juga yang menjadi masalah," katanya lagi.

Kuncinya, kata Hetifah, diperlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi dalam penyusunan program prioritas infrastruktur yang akan dibangun. "Perencanaannya harus matang. Pemda, Pemprov, dan Pusat juga harus sinergi dalam menentukan skala prioritas," ungkapnya.