Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) meminta DPRD menyetujui pembangunan jalan masuk dan pematangan lahan untuk DPBPU terlebih dahulu, baru anggarannya menyusul atau reimbursement.



“Saya belum bisa menjawab iya atau tidak. Karena kita (eksekutif dan legislatif) belum duduk bersama untuk membahas itu,” kata Wakil Ketua II DPRD Berau, Muharram saat dikonfrimasi Tribun, Minggu (26/5/2013).



Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan urgensi pembangunan DPBPU tersebut. “Karena yang diperbolehkan seperti itu  (reimbursement) hanya yang sifatnya darurat saja, kita khawatir itu (DPBPU) tidak darurat,” jelasnya.



“Misalnya, kalau ada kejadian yang kalau tidak segera didanai bisa meinimbulkan dampak sosial yang sangat besar, atau bencana alam,” kata Muharram mencontohkan.



Apalagi, kata dia, selama ini tidak pernah mendengar keluhan dari maskapai penerbangan soal tidak adanya avtur atau bahan bakar pesawat di Bandara Kalimarau. “Tidak pernah saya dengar ada keluhan dari maskapai penerbangan yang selama ini membeli avtur di Balikpapan atau daerah lain. Tidak pernah mengeluhkan ke DPRD , di media juga tidak ada, artinya tidak ada masalah,” imbuhnya.



Jika usulan itu disetujui, pihaknya justru khawatir dituding meyalahgunakan anggaran. “Sekali lagi, kita belum bisa iya atau tidak, perlu penjelasan detail alasannya. Kita juga khawatir nanti kalau DPRD dituduh menyalahgunakan anggaran,” tandasnya.