Tribunners / Citizen Journalism
Tribunners
Mengefektifkan Kepemimpinan Sekolah
Setiap kali jelang mutasi jabatan, pergantian kepala sekolah selalu berhembus aroma politis, nepotisme dan mungkin saja 'setoran'
Oleh: Ahmad Muthohar, AR
Dosen STAIN Samarinda & Coordinator Implementation Program SSQ Com. 3 AusAID-MDC Kaltim
"Kalau kita bisa menunjuk diri kita sebagai pemimpin, kenapa harus menunggu ditunjuk orang lain."
BEGITULAH bunyi salah satu kata-kata motivator leadership yang pernah saya baca di salah satu literatur. Meski terkesan sederhana, namun tentu mengandung makna yang dalam. Kerja-kerja kepemimpinan semestinya bisa dimulai dan dilakukan setiap orang tanpa harus memiliki status jabatan, atau menunggu ditunjuk orang lain.
Lalu apa kaitannya dengan sekolah dan mutu pendidikan? Idealnya, sekolah sebagai organisasi mampu mendorong pola dan iklim kepemimpinan ideal seperti ini dan pada akhirnya, semua potensi dan kekuatan SDM mampu bergerak bersama sesuai peran dan fungsinya mencapai visi dan mutu sekolah yang diidealkan. Jika hal ini terjadi secara kumulatif, maka otomatis mutu pendidikan akan meningkat.
Faktanya? Belum sepenuhnya menggembirakan. Acapkali, kepemimpinan sekolah masih banyak diwarnai arena-arena perebutan jabatan. Bahkan, setiap kali jelang mutasi jabatan, pergantian kepala sekolah selalu berhembus aroma politis, nepotisme dan mungkin saja 'setoran'.
Akibatnya, praktek kepemimpinan kepala sekolah berjalan atas nalar kekuasaan, bukan berada dalam rel idealita leadership dalam membangun mutu sekolah. Kebijakan-kebijakan sekolah banyak dilakukan dengan roda instruktif yang tak sedikit justru menimbulkan konflik antar sesama di internal sekolah. baik antara kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan staf, guru dengan guru dan sebagainya.
Di pihak lain, banyak juga kepala sekolah masih merasa susah menggerakkan SDM nya untuk menggapai cita-cita sekolah menuju mutu. Banyak kepala sekolah yang memiliki visi dan misi ideal, namun tidak mampu menjalankannya, akibat tak bergeraknya semua potensi dan SDM yang ada. Kondisi ini memaksa sang kepala sekolah menjadi aktor tunggal dan single fighter dalam menyelesaikan semua pekerjaan sekolah, mulai merancang jadwal, menyusun program, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan administratif, membuat laporan san seterusnya. Alhasil, semua pekerjaan menumpuk di tangan sang kepala sekolah.
Sementara itu, guru, staf dan tenaga kependidikan lainnya kemudian terbiasa dengan pola-pola kerja instruktif. Mereka bekerja jika ada perintah kepala atau setidaknya berkata "kan..gak ada perintah!", atau berkata : "gak usah repot-repot..toh, tidak berpengaruh..".
Mereka mengalami penurunan daya kerja, inisiatif, kreativitas dan kepercayaan diri bahwa merekalah yang mestinya berperan dalam mengawal mutu sekolah. Akibat lebih jauh, mereka akan selalu menghindar dari tantangan-tangan kerja penguatan mutu sekolah dah selalu berdalih, "Yang lain sajalah, saya tidak mampu dan belum berpengalaman."
Intinya, pola-pola kepemimpinan sekolah yang tidak berjalan secara efektif akan mempengaruhi dan menurunkan daya pengaruh kepala sekolah, daya kepatuhan dan daya kemampuan guru, staf dan semua orang-orang di dalamnya. Jika hal ini terjadi, maka bisa dipastikan, penguatan mutu sekolah menjadi terabaikan dan terjaga. pengaruhnya, ibarat benang kusut yang sulit di lerai dan mengurainya menjadi pekerjaan menjadi sangat melelahkan sekaligus melemahkan siapapun pelakunya.
untuk itu, membangun pemahaman dan menerapkan kepemimpinan yang efektif harus menjadi perhatian banyak pihak, khususnya internal sekolah. Bukan saja kepala sekolah yang memang memegang jabatan 'pemimpin', tetapi juga segenap guru, staf, tenaga kependidikan, komite, bahkan instansi pendidikan. sebab pada dasarnya, setiap orang adalah pemimpin dan bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya apapun status dan perannya. Jika efektivitas kepemimpinan bisa berjalan lebih kuat, saya yakin dengan sendirinya mutu sekolah akan lebih terjamin.
Memaknai Kepemimpinan Sekolah
Memaknai dan melihat sebuah fenomena kepemimpinan yang terjadi dalam sebuah organisasi, khususnya sekolah sebenarnya relatif sederhana dan mudah. Fenomena kemepimpinan dapat diamati dalam konteks interaksi antar orang yang terjadi dalam lingkungan sekolah itu sendiri, baik dalam batas formal maupun informal. Tanggung jawab, kebersamaan, antusiasme dan kerjasama menjadi parameter apakah kepemimpinan berjalan efektif atau tidak diantara mereka.
Selain itu, fenomena kepemimpinan yang terjadi di sekolah juga bisa dilihat, sejauhmana seorang leader sekolah tersebut memiliki kemampuan dalam anggotanya untuk berprilaku sesuai dengan pengaruhnya. Jika pengaruhnya positif, maka dapat dimaknai kepemimpinan sekolah tersebut efektif, demikian sebaliknya.
Inilah standar pertama dalam memaknai kepemimpinan sekolah. Daya pengaruh menjadi ukuran apakah sang kepala sekolah dapat mendorong dan mengarahkan semua potensi dan SDM berfikir dan berperilaku sesuai arahannya untuk sama-sama bergerak mencapai visi sekolah dan mutu. Disinilah fungsi visioner dan keletadanan kepala sekolah diuji.
Daya pengaruh kemudian akan menggerakkan daya kepatuhan. Daya kepatuhan adalah suatu kekuatan dimana senegap anggota kelompok mengikuti arahan dan visi pemimpinnya. Semakin kuat kepatuhan yang ditunjukkan, maka bisa disebut semakin efektif kepemimpinan yang dijalankan. Namun, jika daya pengaruh tinggi tetapi daya kepatuhan rendah, berarti terdapat faktor yang kurang tepat dalam menjalankan proses kepemimpinannnya. Hal ini biasanya terjadi, jika pemimpinnya yang tidak visioner namun bergaya sentralistik ataupun tidak mampu memberikan arahan kerja yang komprehensif dan detail.
Standar ketiga adalah daya kemampuan. Kepemimpinan sekolah yang efektif bisa dipastikan harus mampu mendorong meningkatnya daya kemampuan anggota kelompoknya, baik kemampuan personal tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya maupun kemampuan mutu secara kelembagaan. Efektivitasnya akan mendorong personil sekolah untuk berprestasi terus menerus dan terjadi iklim kompetisi sehat.