GSM: Jangan Pilih Politisi Penjahat Lingkungan

SAMARINDA, tribunkaltim.co.id - Gerakan Samarinda Menggugat (GSM) meminta agar warga Kaltim khususnya Samarinda tidak memilih politisi penjahat lingkungan untuk duduk di parlemen. Demikian dikatakan Merah Johansyah, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim dalam aksi demo di DPRD Samarinda, Selasa (18/62-13).

Aksi demo ini, juga disaksikan dua orang mahasiswi asal Perancis yang rencananya akan membuat film seputar pertambangan dan agriculture yang akan berlokasi di Makroman. Selain berorasi, GSM juga kepada DPRD Samarinda menyampaikan 1000 kartu pos dukungan untuk menghapus wilayah pertambangan dari RTRW Samarinda yang baru.

"GSM menyatakan, agar warga Samarinda tidak memilih politisi penjahat lingkungan. Yang selama ini menguasai parlemen kita dibelakang," kata Merah.

Dikatakan Merah, dari pembahasan 2 Peraturan Daerah (Perda) Pertambangan dan RTRW jelas sekali terlihat adanya tarik menarik kepentingan yang sangat kuat didalamnya.

"Dari dua Perda yang dibahas terakhir, tambang dan RTRW terlihat sekali bahwa ada tarik menarik kepentingan yang kuat karena sebagian besar politisi di DPRD adalah pengusaha tambang. Baik pemain langsung maupun tidak langsung. Pemain langsung jika dia memiliki izin, tidak langsung jika dia memiliki sarana dan prasarana yang lain dalam menyokong kegiatan pertambangan," kata Merah.

Sebanyak 1000 kartu pos menurut Merah di kumpulkan dari  simpul - simpul warga korban tambang mulai dari Lempake, Rimbawan, Makroman, Bukuan dan Sebagian Palaran. Juga termasuk simpul - simpul warga korban banjir di Samarinda, unsur dosen, mahasiswa, dan warga yang merasa aspirasinya tidak terwakili oleh DPRD Samarinda.

"Dengan seribu kartu pos ini, maka kita akan menilai apakah seribu suara warga aspirasi dan pesan warga didengar oleh anggota DPRD Samarinda. Jika media nanti mengekspose bagaimana penyusunan RTRW, maka akan terlihat siapa barisan politisi yang tetap mendukung pertambangan dan siapa yang tidak mendukung pertambangan," kata Merah.