Genjot Pelaksanaan APBD, Pemprov Kaltara Kirim Edaran ke SKPD

 

Isi surat itu meminta seluruh SKPD untuk segera menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), kuasa pengguna anggaran (KPA), bendahara pembantu pengeluaran, serta pejabat pelaksana keuangan anggaran daerah (PPKAD).

 

“Edarannya sudah kita sampaikan ke SKPD sejak hari Jumat (3/1/2014). Kita meminta untuk secepatnya ditindaklanjuti, paling tidak minggu depan sudah bisa kita running. Setelah proses tahapan itu selesai, Insya Allah program-program di masing-masing SKPD bisa berjalan,” ujarnya.

 

Norman berharap, implementasi program di tiap SKPD sudah dapat berjalan paling lambat pekan kedua Januari. Selain diminta menyiapkan pengguna anggaran, SKPD juga wajib membuat Surat Keputusan (SK) agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

 

Berdasarkan hasil evaluasi Mendagri pada 30 Desember 2013, APBD Kaltara tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1,6 triliun. Ketetapan ini lalu disusul dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara, sehari berikutnya.

 

Adapun komponen APBD 2014 terdiri dari dana perimbangan sebesar Rp 1,1 triliun lebih, pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 552 miliar, dana hibah dari Kabupaten/Kota sebesar Rp 330 miliar, dana bagi hasil pajak dari Provinsi induk Kalimantan Timur sebesar Rp 150 miliar, dan dana penyesuaian Rp 72 miliar. Sedangkan untuk total belanja dialokasikan sebesar Rp 1,8 triliun, yang terdiri dari belanja langsung Rp 1,1 triliun dan belanja tidak langsung Rp 770 miliar.

 

“Total pendapatan kita Rp 1,6 triliun, berarti ada devisit sekitar Rp 200 miliar. Tetapi devisit ini ditutupi dengan Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) Rp 300 miliar,” ungkap Norman. (*)