258 Pejabat Struktural Pemprov Kaltara Dilantik

TANJUNG SELOR, tribunkaltim.co.id - Sedikitnya 258 pejabat struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV di lingkungan kerja Pemprov Kaltara dilantik dan dan diambil sumpahnya oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie.

Sumpah tersebut dilaksanakan di ruang serbaguna Pemprov Kaltara, Kamis (10/7), di mana dihadiri Sekretaris Daerah Kaltara H Badrun, Bupati Bulungan H Budiman Arifin, Bupati Nunukan Basri, serta perwakilan Bupati Malinau, KTT, dan Walikota Tarakan. Pelantikan yang dimulai sekira pukul 09.30 tersebut juga dihadiri sejumlah unsur Muspida Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Gubernur Kaltara Nomor 821.24/445/Peg.I/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai di Lingkungan Provinsi Kaltara, menunjukkan sejumlah pejabat eselon II mengalami pergeseran posisi dari jabatan lama ke jabatan baru. Begitu juga dengan posisi jabatan yang sebelumnya dilakukan seleksi terbuka juga telah terisi berkat pelantikan tersebut.

Posisi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara misalnya, dijabat DR Suriansyah yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kaltara. Drs H Sugiono yang sebelumnya menjabat Kadispenda Kaltara kini menduduki jabatan yang sama di perangkat daerah yang baru dibentuk, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berikut, H Abdul Madjid kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kepegawaian Kaltara. Disusul Haerumuddin kini menduduki jabatan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), di mana sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun jabatan eselon II yang tak mengalami pergesar posisi, diantaranya jabatan Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Kaltara tetap dijabat oleh Drs Zainuddin HZ. Begitu pun posisi Asisten II Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat tetap dijabat oleh Ir Syaiful Herman. Berikut, Muhammad Yunus Abbas tetap memimpin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kaltara.

Penjabat Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menjelaskan, bahwasanya adanya sejumlah rotasi pejabat di lingkungan kerja Pemprov Kaltara lantaran terdapat perubahan nomenklatur serta adanya penyesuasi kompetensi tiap pejabat.

"Rotasi tersebut didasarkan pula terhadap kompetensi dan pengalaman jabatan yang pernah dilalui oleh masing-masing pejabat yang bersangkutan. Dengan demikian, jikalau di perangkat yang lama, yang bersangkutan belum maksimal, maka di jabatan baru tersebut dia bisa bekerja dengan baik sesuai kompetensi dan pengalamannya, sehingga sang pejabat akan menjiwai pekerjaannya. Dengan begitu kita harapkan, semua perangkat daerah dapat memberikan kontribusi yang maksimal pula sesuai tugas dan fungsinya," papar Irianto usai melantik kemarin.
Pj Gubernur Kaltara kali kedua tersebut, mengharapkan sekaligus menginstruksikan kepada pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantik untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh. Secara khusus kepada pimpinan perangkat daerah, tegas Irianto, harus meksimal melaksanakan konsolidasi ke dalam, kemudian menyusun langkah-langkah perencanaan program yang efektif.

"Perencanaan yang bagus dalam artian membuat perencanaan anggaran, rencana kerja, membuat usulan-usulan. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu terus berkoordinasi, berkonsultasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam memperjuangkan hak daerah semisal mendapatkan dana APBN juga dana dekonsentrasi," serunya.

Juga dibeberkannya, saat ini terdapat sedikitnya 493 jabatan struktural. Di mana yang terisi pejabat baru sekira 293 pejabat, atau masih terjadi kekosongan sebanyak 200 jabatan. Sementara jumlah PNS baru berjumlah 378 pegawai.

"Jadi cukup banyak, khusunya eselon IV karena memang pegawai kita jumlahnya kurang. Kalaupun ada yang pegawai, itupun pegawai golongan II atau golongan 3A atau 3B, dan  itu belum bisa diangkat pada jabatan eselon IV," jelasnya.

Dalam kesempatan kemarin, juga diketahui adanya sejumlah perangkat daerah baru bersama pejabatnya sebagai hasil pemisahan dari perangkat daerah "induk". Diantaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara yang dijabat H Hariyanto yang sebelunya menduduki jabatan Kepala BPBD Kota Tarakan. Sebelumnya, instansi ini bergabung dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diajabat Drs Sanusi. Berikut Badan Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayan Masyarakat, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa yang dipisahkan dari Dinas Kesehatan, dijabat oleh Ir Wahyuni Nuzband.

Juga sejumlah perangkat daerah baru terbentuk juga disebutkan diantaranya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Sekretariat DPRD Kaltara, serta Biro Layanan Pengadaan.