Tambak di Kaltara, 160.000 Ha hanya Hasilkan 10.000 Ton Ikan

TANJUNG SELOR, tribunkaltim.co.id -Meski dinobatkan sebagai salah satu provinsi dengan areal tambak air payau terluas di Indonesia, potensi perikanan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sejauh ini belum mampu tergarap secara maksimal. Dari 160.000 hektare (Ha) luas tambak yang ada, hanya mampu menghasilkan 10.000 ton ikan per tahun.

Secara kasar angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan salah satu daerah di Jawa Timur, dimana luasan areal tambaknya hanya 900 ha, namun mampu menghasilkan 10.000 ton ikan per tahun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara Amir Bakri mengakui, minimnya hasil tambak di Kaltara disebabkan belum memadainya sarana dan prasarana tambak. Misalnya listrik  yang hingga saat ini belum menjamah seluruh kawasan tambak. Padahal listrik sangat dibutuhkan dalam masa pembibitan ikan dan udang yang akan dibudidayakan (dilepas) ke tambak. Juga, di sejumlah daerah di Indonesia mayoritas telah menggunakan kincir bagi irigasi tambak air payau sementara di Kaltara baru sebagian kecil.

Selain masalah tersebut, rendahnya produktifitas tambak Kaltara juga disebabkan luasan tambak masyarakat yang tak sebanding dengan kemampuan pengelolaan. Umumnya petani tambak hanya menginginkan tambak luas, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang efektif, sehingga dapat dikatakan, petani hanya mampu menggarap 20 persen luas tambak.

"Masyarakat buat tambak yang luas-luas. Tetapi di bagian pinggir saja yang dikelola. Kalau misalnya punya tambak 10 ha, yang dikelola cuma 20 persen saja. Yang 80 persen itu tidak dimanfaatkan," papar Amir di ruang kerjanya, Selasa (5/8).

Padahal jika seluruhnya dimanfaatkan, maka dipastikan hasil budidaya ikan maupun udang akan meningkat drastis. Menurutnya, tambak-yang tidak dimanfaatkan perlu ditata ulang dengan mengurangi luasan namun menambah jumlah petak tambak.

Kendati demikian, hal tersebut kata Amir baru dapat dimulai pada tahun anggaran 2016 mendatang. Pasalnya, anggaran Provinsi Kaltara difokuskan bagi penyelenggaraan operasional pemerintahan, seperti penguatan kelembagaan dengan pembentukan sejumlah organisasi perangkat daerah, penyediaan fasilitas perkantoran, tidak untuk alokasi pembangunan fisik lainnya. (*)