Breaking News:

Tiga Bupati Melawan

Bupati Kutai Timur Isran Noor mendadak jadi pusat perhatian saat berbicara di forum Monitoring dan Evaluasi, Kamis (2711/2014) di Hotel Novotel.

Editor: Trinilo Umardini
TRIBUN KALTIM/M WIKAN
Bupati Kubar Ismael Thomas, Bupati Kukar Rita Widyasari, dan Bupati Kutim Isran Noor mengikuti acara Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batu bara di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (27/11/2014). 

Laporan wartawan Tribun Kaltim Syaiful Syafar dan Abduh Kuddu

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bupati Kutai Timur Isran Noor mendadak jadi pusat perhatian saat berbicara di forum Monitoring dan Evaluasi atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara gelaran Ditjen Minerba Kementerian ESDM bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (27/11/2014),  di Hotel Novotel Balikpapan.

Dengan suara lantang, Isran menolak pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di daerah dialihkan ke provinsi mulai 2015.
Alasannya, daerah-daerah di Kalimantan selama ini sudah taat azas dan taat hukum dalam menerbitkan IUP. Ia juga mengkritik sambutan pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja, yang menyebut Kalimantan paling tidak patuh dalam pelaporan IUP.

"Ketika masyarakat Kalimantan berjuang dan berdoa untuk negara ini, sebagian wilayah Indonesia justru mengamini mudah-mudahan SDA Kalimantan itu segera habis. Itu kesahnya maha' (ceritanya saja). Tunggu saja bencana ketika tambang itu habis. Jika industri di Jawa mau berbagi ke Kalimantan mungkin cukup adil," ujarnya disambut gelak tawa peserta.

Mengenakan kemeja batik cokelat, Isran duduk di barisan depan, berdampingan dengan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan Bupati Kutai Barat Ismael Thomas. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (Apkasi) ini kerap mengeluarkan pernyataan dengan sisipan bahasa daerah, sehingga mengundang gelak tawa peserta yang hadir.

"Saya tidak mau menyebut Kalimantan, kepanjangan. Lebih pas mungkin dengan sebutan Borneo," katanya. Meski begitu, ia sempat beberapa kali meralat ucapannya saat menyebut kata Kalimantan.

"Kalimantan... Eh salah, Borneo maksudnya, paling tidak patuh menurut Pak Pandu. Jangan-jangan yang paling patuh itu justru Borneo. Kenapa? Pertama, kepatuhan rakyat Borneo sudah jadi lilin, rakyatnya melarat tapi SDA-nya habis dikeruk. PDB Kalimantan itu Rp 650 triliun, tapi yang kembali ke daerah kurang dari 10 persen. Artinya, masyarakat Kalimantan menerima saja hasilnya dikeruk," tegasnya disambut teriakan peserta, "Betul... Betul...". (Baca: Kalimantan Kurang Patuh, KPK Buka Kantor Perwakilan).

Isran mengklaim Kabupaten Kutim paling taat azas dalam penerbitan IUP dengan selalu berdasarkan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Pemkab Kutim, kata dia, tidak mau menerbitkan IUP berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Minerba, karena UU itu dinilai kontrovorsial.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan sejumlah pasal dalam UU tersebut menyusul judicial review yang diajukan beberapa pengusaha tambang pada 2012 lalu. Namun celakanya, nilai Isran, keputusan MK tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kementerian ESDM.

"Kutim juga tidak pernah sembarang mencabut IUP. Apalagi kalau pencabutan itu hanya berdasarkan ketidakadaan CnC (Clean and Clear) atau karena dia tidak setor PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Nggak sembarangan kalau cabut izin itu. Bisa dicabut karena dia melanggar UU dan aturan. Mestinya itu yang diurus KPK, karena merugikan negara dan harga diri bangsa ini," tegasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved