Kolam Eks Tambang Perlu Dimanfaatkan untuk Air Baku PDAM Kutim

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengakui kondisi sungai Sangatta saat ini memprihatinkan sebagai sumber air baku PDAM. Karena itu perlu alternatif segera, termasuk pemanfaatan kolam eks tambang. Demikian disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Rupiansyah, Selasa (2/12/2014).

"Air baku PDAM (di Sangatta) satu-satunya adalah sungai Sangatta. Kondisinya memprihatinkan, tingkat kekeruhan tinggi. Erosi dan pendangkalan juga tinggi," katanya. (Baca juga: Air Keruh, PDAM Sangatta Turunkan Produksinya).

"Saya kira perlu evaluasi di hulu dan hilir terkait pembangunan kebun sawit dan aktifitas tambang. Kalau lahan itu terbuka, begitu hujan maka lumpurnya akan terbawa (di sungai, red)," katanya.

Rupiansyah mengatakan, dalam jangka pendek bisa beberapa opsi yang harus dijajaki. "Sebelumnya sempat ada pembicaraan tentang puluhan hektar (kolam eks tambang) di area PT Kaltim Prima Coal (KPC) akan diserahkan menjadi sumber air baku PDAM," katanya.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutim sudah menyurat untuk permohonan penyerahan dari KPC sebagai sumber air baku. Dengan kondisi kemarau panjang pun, debitnya dinilai mampu menjadi sumber air untuk wilayah Sangatta dan sekitarnya.

"Kita sudah menyurat, akan kita tindak lanjuti untuk dibangun. Namun ini masih terkait dengan persoalan eks tambangnya. Penyerahannya bagaimana? Mereka awalnya menyurat, lalu dibalas Pemkab. Namun hingga saat ini saya belum mendengar balasannya. Mungkin sudah ada di PU," katanya seraya berharap rencana ini secepatnya ditindaklanjuti.

Alternatif kedua adalah pemanfaatan folder Jalan Ilham Maulana. "Folder itu bisa dimanfaatakan dengan kapasitas 10 liter per detik. Secara kualitas air terpenuhi. Biaya pengolahan air akan lebih murah dibandingkan air sungai Sangaatta yang pengendapannya sangat tinggi," katanya.

Aadapun ppsi terbesar untuk sumber air baku masih dalam perencanaan di tingkat provinsi, khususnya di Balai Pekerjaan Umum di Banjarmasin. Opsi tersebut adalah pembangunan bendungan terpadu.

"Untuk opsi ini bisa dikonfirmasi ke Bappeda. Masih dalam perencanaan, karena ada mekamisme sharing pembiayaan pusat, provinsi, dan kabupaten. Rencananya ada fungsi pengendalian banjir, PLTA, dan cadangan air bersih," katanya. (*)