Breaking News:

Batu Bara

Mayoritas Pemegang IUP di Kutai Timur Belum "CnC"

Pemkab Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan IUP) batu bara untuk sekitar 172 perusahaan.

Penulis: Kholish Chered | Editor: Trinilo Umardini
TRIBUNKALTIM/GEAFRY NECOLSEN
Kegiatan tambang batubara di Kabupaten Berau Kaltim 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemkab Kutai Timur (Kutim) hingga saat ini telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk sekitar 172 perusahaan. Konsesinya tersebar di beberapa kecamatan di Kutim.

Ironisnya, mayoritas pemegang IUP tersebut belum mendapatkan status dan sertifikat Clear and Clean (CnC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kutim Wijaya Rahman.

Perkembangan terkini, para pemegang IUP diwajibkan untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat CnC paling lambat akhir Desember 2014. Bila tidak berhasil, kemungkinan izinnya akan dibekukan atau dicabut.

"Saat ini para pemegang IUP tersebut sedang berupaya mengurus penyelesaian CNC. Mengingat waktu yang sangat terbatas, kemungkinan hanya sekitar 30-an pemegang IUP yang bisa menyelesaikan," katanya. Sejauh ini, baru sekitar 40 pemegang IUP di Kutim yang telah mendapatkan sertifikat CnC.

Tentang tindak lanjut terhadap pemegang IUP yang gagal meraih status CNC, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita akan menunggu petunjuk dari KPK, apakah izinnya dibekukan atau dicabut. Kita siap saja. Kita juga menunggu Peraturan Pemerintah terkait UU Nomor 23 tahun 2014, tentang pengalihan beberapa kewenangan kabupaten ke tingkat provinsi, terutama pertambangan," kata Wijaya.

Bilamana sebelum akhir Desember sudah terbit PP atas UU Nomor 23 tahun 2014, maka akan dilakukan penyerahan kewenangan, termasuk proses administratif perusahaan pemegang IUP yang belum CnC. "Nantinya pihak provinsi yang akan menindaklanjutinya," katanya.

Wijaya Rahman, mengatakan status CnC dari Kementerian ESDM RI merupakan syarat penting untuk dapat memasuki proses yang lebih jauh pra penambangan, seperti mengurus pinjam pakai kawasan atau mengakses modal dari perbankan.

Untuk mendapatkan CnC, pemegang IUP harus memenuhi berbagai kewajibannya. Termasuk pembayaran iuran tetap dan jaminan reklamasi. Pemenuhan kewajiban menjadi variabel yang penting. Karena masih ada pemegang IUP yang belum memenuhi kewajibannya pada negara.

"Ada pemegang IUP yang hanya butuh terbit izin, lalu izinnya ditawarkan ke pihak lain. Banyak juga yang tidak ada kabar lagi. Bahkan surat teguran yang kami kirimkan banyak kembali," katanya.

Informasi yang dihimpun TRIBUNKALTIM.CO,  saat ini baru dua dari 172 pemegang IUP di Kutim yang sudah melakukan produksi. Yaitu PT Kitadin dan PT Damanka Prima Coal.

Selain itu, terdapat 6 perusahaan pemegang PKP2B. Yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Indominco Mandiri, PT Perkasa Inakakerta, PT Santan,  Tambang Damai, PT Indexim Coalindo.   Juga ada satu yang masih dalam proses, yaitu Laksana Bumi Perkasa. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved